MCMNEWS.ID – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN), Bungas T. Fernando Duling menegaskan bahwa keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar penyediaan makanan.

“SPPG adalah penggerak ekosistem ekonomi rakyat sekaligus basis data kesehatan generasi bangsa,” kata Fernando Duling.

Ia menyatakan bahwa DPP ARUN menegaskan yayasan pengelola bersama seluruh perangkat SPPG wajib melakukan tabulasi gizi yang akurat terhadap setiap penerima manfaat.

“Tabulasi gizi itu bisa dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, ​monitoring berkala. Data tinggi badan, berat badan, dan kecukupan nutrisi siswa harus tercatat secara digital dan berkala,” ucapnya.

Yang kedua, tabulasi ini harus memuat data yang akurat. Tabulasi data yang bukan sekadar administrasi, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa investasi negara melalui MBG benar-benar menurunkan angka stunting dan meningkatkan IQ nasional.
​
“Yang ketiga adalah, memastikan transparansi gizi. Orang tua dan masyarakat harus mendapatkan akses informasi mengenai kualitas asupan yang diterima anak-anak mereka,” ucapnya lagi.

Selain tabulasi gizi, lanjutnya, keberadaan Program Makan Bergizi Gratis ini harus membangun ekosistem manfaat. SPPG harus bisa menghidupkan ekonomi di “teras” rumah warga.

“SPPG harus menjadi berkah langsung bagi warga di sekitar lokasi satuan pelayanan. SPPG tidak boleh menjadi menara gading. Ia harus menyerap potensi lokal. Bahan baku, tenaga kerja, hingga logistik harus bersumber dari lingkungan tempat relawan dan warga tinggal,” kata Fernando.

Ia menguraikan keberadaan SPPG harus menyentuh komponen ekosistem lokal. Yang pertama, relawan dapur lokal.

“SPPG harus bisa memberdayakan warga sekitar, khususnya ibu rumah tangga sebagai relawan dapur. Dan bukan hanya sebagai tenaga kerja, tapi juga agen untuk melakukan transfer edukasi gizi ke tingkat keluarga,” paparnya.

Kedua, SPPG pun harus bisa memberdayakan ​warung dan sembako di lingkungannya. Yaitu dengan memprioritaskan pengadaan kebutuhan bumbu, sayuran segar harian, dan logistik pendukung dari warung sembako atau kios milik warga di sekitar domisili relawan.
​
“Terakhir, SPPG wajib bermitra dengan Koperasi unit desa dan UMKM lokal sebagai penyalur utama bahan pokok. Ini adalah cara tercepat melakukan pemerataan ekonomi (trickle-down effect) di tingkat akar rumput,” pungkas Fernando.