MCMNEWS.ID – PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) atau Bank Banten terus berkomitmen memperbaiki tata kelola perseroan dan pelayanan kepada seluruh nasabah dan stakeholder internal maupun eksternal.

Kendati Bank Banten terus menunjukan kinerja positif, namun disayangkan seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Banten belum mempercayakan Bank Banten sebagai Bank untuk transaksi keuangan.

Direktur Utama Bank Banten, Agus Syabarrudin, berharap kedepannya Kabupaten dan Kota yang ada diseluruh Provinsi Banten dapat menggandeng Bank Banten untuk transaksi keuangan, bahkan menyimpan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

“Harapan saya dengan semakin bergeliatnya kinerja dan membaiknya Bank Banten tentunya komunikasi dengan Bupati dan Walikota yang ada di Banten ini akan lebih baik lagi,” kata Agus Syabarrudin, saat ditemui MCMNEWS.ID beberapa waktu lalu, ditulis Senin, (1/8/2022).

Baca juga: Modal dan Likuiditas ‘Melimpah’, Bank Banten Tak Lakukan Right Issue di Tahun 2022

“Karena kami juga menjadi sorotan dari pemeriksa keuangan bahwa kenapa kok ada Bank Pembangunan Daerah Banten tapi ada potensial capital outflow kepada provinsi lain, tentunya hal ini dikarenakan masih adanya RKUD kabupaten dan kota yang berada diluar Bank Banten,” tutur Agus.

Bankir profesional kelahiran 31 Agustus 1966 itupun menyebut adanya aliran modal keluar atau capital outflow yang diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun pertahun masuk ke Provinsi lain. Padahal, lanjutnya, dengan anggaran yang cukup besar tersebut, dapat membantu pembangunan di Provinsi Banten.

“Itu menjadikan adanya capital outflow hampir kalau perhitungan kami sekitar Rp1,2 triliun pertahun itu lari ke provinsi lain, karena sebagian besar dari RKUD saat ini masih ada diluar Bank Banten,” tambahnya.

“Mudah-mudahan tahun ini akan ada titik terang dan ada pemahaman dari seluruh stakeholder agar Banten untuk membangun provinsinya sendiri dengan pendapatan asli daerahnya bisa tercapai, jadi yang outflow itu bisa digunakan untuk pembangunan di Banten, karena Banten kan provinsi baru yang masih membutuhkan biaya untuk pembangunan,” pungkasnya.

Lanjut membaca ke halaman berikutnya