MCMNEWS.ID – Kepala Dinas Kesehatan kota Tangerang Selatan (Tangsel), Deden Deni, S.E, menanggapi pernyataan ketua Fraksi partai Gerindra-PAN DPRD kota Tangsel, Ahmad Syawqi, tentang minimnya anggaran yang di gelontorkan pemerintah kota Tangsel dalam APBD 2020 untuk program Universal Health Coveage (UHC) atau Cakupan kesehatan semesta yaitu sebesar 100 Miliar.

Deden mengatakan, menurutnya, pemerintah kota Tangsel memberikan perhatian yang besar tentang layanan kesehatan kepada masyarakat, hal itu disebutnya dengan  akan membangun dua puskesmas baru di tahun 2020.

“Kalau bahasa statemen pak syawqi, seolah-olah menyimpulkan perhatian pemerintah ke sektor kesehatan kecil, justru tahun 2020, kita akan bangun 2 rumah sakit 2 puskesmas, artinya fokus untuk pelayanan kesehatan masih tinggi juga di Tangsel itu.” Kata Deden kepada wartawan, Selasa, (14/1/2020).

Deden menjelaskan, anggaran untuk program UHC dalam APBD 2020 justru akan lebih maksimal dapat dirasakan oleh masyarakat, hal itu dikarenakan Pemkot sudah melakukan evaluasi pada program UHC 2019.

Pada program UHC Tahun 2019, Pemkot Tangsel memberikan anggaran sebesar 132 Miliar, karena harus mengejar angka 95 Persen masyarakat Tangsel.

“Kalau kemarin, anggaran (APBD 2019) 132 Miliar, itukan angkanya anggaran kasar tidak ada pemilahan, mana yang mampu dan mana yang tidak mampu. Jadi dievaluasi, mana warga yang berhak untuk menerima bantuan BPJS ini” Kata Deden, Selasa, (14/1/2020).

Walaupun Deden juga mengakui bahwa sebenarnya angka 132 Miliar dalam anggaran 2019 tersebut adalah angka sebelum adanya kenaikan tarif BPJS. Dan kondisi ini pasti akan berbeda setelah adanya kenaikan.

“Ya angka 132 Miliar kemarin khan belum ada kenaikan tarif BPJS per 1 Januari 2020, ya tapi nanti bisa dicari solusinya bila dirasa kurang, bisa diajukan kembali dalam APBD perubahan” jelas Deden.

“Dari segitu banyaknya warga, nantikan ada verifikasi tuh yang benar-benar layak dibantu, makanya anggarannya dipatokin 100 M.” lanjutnya.

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan memastikan pemangkasan anggaran pada sektor kesehatan sebesar Rp 32 miliar tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan di Kota Tangerang Selatan.

Deden menjelaskan, menurut dia, saat ini justru anggaran kesehatan di Tangsel sudah melebihi dari apa yang diamanatkan Undang-Undang yaitu sebesar 10 Persen.

“di Undang-Undang kan minimal 10 persen, udah lebih itu angka 10 persen.” jelas deden.

Deden melanjutkan, saat ini Pemkot Tangsel sedang berupaya semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, mengingat banyaknya aduan dari masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang dianggap kurang maksimal.

“Kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Saya kira boleh di cek, warga mana yang tidak bisa dilayanin di puskesmas ?. Semua warga yang mampu dan tidak mampu khususnya, dengan APBD 2019 kemarin luar biasa dilayaninya. Dengan kita terus menambah fasilitas kesehatan, penambahan puskesmas dan rumah sakit dengan memberikan akses yang cepat kepada warga tangsel,” katanya.

Seperti diketahui, diberitakan sebelumnya ketua Fraksi Partai Gerindra-PAN DPRD kota Tangsel, Ahmad Syawqi, mengkritisi kecilnya anggaran yang dialokasikan Pemkot Tangsel untuk pelayanan kesehatan masyarakat dalam APBD 2020.

Di sisi lainnya, Syawqi menyayangkan kebijakan Pemkot Tangsel lebih memilih tetap mengalokasikan anggaran Penyertaan Modal  kepada BUMD PT PITS yaitu sebesar 21,3 Miliar yang dinilai sampai saat ini belum dapat berkontribusi ke kas daerah.