Detail

Walikota dan DPRD Kota Tangsel Setujui Raperda APBD 2021 Sebesar Rp.3,2 Triliun

Rabu, 25 November, 2020, 13:08 WIB
Penulis: Andre Pradana

MCMNEWS.ID – Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Iwan Rahayu, menyebut APBD 2021 akan berfokus pada penanganan Covid-19.

Demikian dikatakan Iwan Rahayu ketika dikonfirmasi seusai Rapat Paripurna persetujuan Raperda APBD 2021.

“Intinya semua untuk penanganan covid, kalau Dinas Kesehatan dan pendidikan kan sudah melampaui sesuai dengan Permendagri (nomor 64 tahun 2020),” kata Iwan.

“Namun demikian kita tetep berharap yang pertama berkaitan dengan penanganan Covid, yang kedua pertumbuhan ekonomi itu, semua sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan,” lanjutnya.

Politisi PDI Perjuangan itupun mengungkapkan, dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dituntut untuk membuat peraturan berdasarkan kualitas, bukan kuantitas.

“Kalau dulu kan DPRD selama 1 tahun, selama 5 tahun berapa perda yang sudah diselesaikan, kalau sekarang tidak, sesuai dengan instruksi Presiden bahwasannya semua berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan kuantitas,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra-PAN, Ahmad Syawqi menyebut, diakhir kepemimpinannya, Airin Rachmi Diany masih terdapat beberapa kekurangan. Lanjut Syawqi, seperti halnya ketimpangan dalam Peraturan Walikota (Perwal).

“Ya banyak pastinya, kekurangan juga banyak, ya mengenai kalau bicara itu kesepakatan dua lah, eksekutif dan legislatif, kadang juga ketimpangannya justru ada didalam jabatan perwal tersebut, jadi kadang perwalnya sudah ada tapi banyak perda yang belum ada peraturan walikota,” tandasnya.

Sekedar informasi, APBD 2021 telah disetujui antara Walikota Tangsel dan DPRD Tangsel sebesar Rp 3.237 triliun. Dengan rincian Pendapatan Daerah sebesar Rp,3.076 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1.513 triliun.

Pendapatan transfer Rp 1.466 triliun, pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 96 miliar dan pembiayaan tahun anggaran 2021 sebesar Rp,160 miliar.

Hasil pembahasan tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Banten agar dilakukan evaluasi sebelum nantinya disahkan.

Kirim Tulisan

Kirimkan tanggapan anda dan komentar anda yang berkaitan dengan keluahan pelayanan publik dan konsumen
Kirimkan suara anda

Tag Popular

#Corona

#Gempa Bumi

#Bencana Alam

#Banjir

#PSBB DKI Jakarta