Sabtu, 26 Sep 2020 | WIB

Terkait Bansos Fraksi PKS DPRD Tangsel Janji Akan Kawal dan Ikut Awasi

Bang Noy
Penulis: Bang Noy
Diterbitkan: 05 Mei 2020, 21:10 WIB
MCMNEWS.ID | Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Sri Lintang Rosi Aryani. (Dok : Andre)

MCMNEWS.ID – Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Sri Lintang Rosi Aryani, menanggapi diperpanjangnya pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam memutus mata rantai penyebaran wabah Virus Covid-19 di Kota Tangsel.

Lintang mengungkapkan, dirinya juga akan mengawal dan mengawasi realokasi Bantuan Sosial (Bansos), baik yang bersumber dari Kemensos, Pemerintah Provinsi, maupun dari APBD Kota Tangsel.

“Kami akan mengawal pemanfaatan bantuan di lapangan sehingga tepat sasaran dan tujuan,” kata Lintang, dalam keterangan yang diterima Mcmnews.id, Selasa, (5/5/2020).

Lintang mengungkapkan, dirinya sangat menyayangkan keterlambatan pemberian bantuan sosial terhadap warga yang terdampak langsung wabah covid 19, terutama beban perekonomian mereka yang semakin berat. Untuk itu, pada tahap yang kedua ini, Pemkot diminta  segera merealisasikan bantuan percepatan penanganan dampak Covid-19 secara meluas dan tepat sasaran.

“Pemkot melalui Dinas Sosial tanggal 5 Mei berjanji menyalurkan bantuan sosial untuk 5.300 warga yang terdampak virus Corona Covid-19. Mudah-mudahan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran karena bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka benar-benar membutuhkan bantuan dari Pemerintah Kota dalam situasi seperti ini,” katanya.

Ia menuturkan, menurutnya masalah utama tersendatnya bansos adalah soal data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Warga yang termasuk dalam kategori sesuai kriteria yang inginkan Kemensos itu sulit didapatkan di lapangan, padahal hampir semua warga terkena dampaknya,” tuturnya.

Lintang mengatakan, Pemerintah Kota Tangsel harus bijak serta berhati-hati dalam menentukan warga yang berhak mendapatkan bantuan. Sebab, dikatakan Lintang, bantuan yang sudah dianggarkan oleh Pemkot Tangsel jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial dan menambah masalah baru.

“Pemerintah harus memperhatikan aspek keakuratan data penerima bantuan. Sebab, semua data dan pelaksanaan distribusinya akan diawasi oleh publik. Akuntabilitas dan transparansi anggaran mesti betul-betul diperhatikan,” tandasnya.

back-to-top