Sabtu, 19 Sep 2020 | WIB

Pilkada ditengah Pandemi, Resiko Praktek Money Politic Dan Kampanye Sembunyi Dalam Program Corona

Avatar
Penulis: Andre Pradana
Diterbitkan: 06 Juli 2020, 20:27 WIB
MCMNEWS.ID | Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulloh Jakarta, Muhtar S. Syihabuddin. (Dok: Andre)

MCMNEWS.ID Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulloh Jakarta, Muhtar S. Syihabuddin, menyebut “Money Politic” pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditengah pandemi Covid-19 sangat mungkin mereduksi partisipasi aktif masyarakat dalam melihat setiap pasangan calon pemimpin.

Muhtar sapaan akrabnya, mengatakan, hal itu lantaran ditengah pandemi saat ini banyak masyarakat yang sangat membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Dikatakan Muhtar, saat ini kepedulian warga kala memilih yang masih rendah terkait kecakapan dalam mencerna visi dan misi yang ditawarkan.

“Pilkada juga ditengarai telah membajak aksi kemanusiaan covid-19. Karena para calon dari petahana saat yang sama mempunyai kewenangan anggaran penanganan covid-19 akan leluasa menjalankan kampanye tersembunyi,” katanya, Senin, (6/7/2020).

“Sangat mudah untuk menyelipkan misi mengenalkan diri dalam setiap aksi kemanusiaan, yang dengan infrastruktur birokrasi pemerintahannya masyarakat bisa menerima apa pun yang disampaikan,” tambahnya.

Muhtar menyebut, dalam hal ini, pengawasan terhadap perilaku tersebut harus dilakukan secara maksimal. Dikatakan Muhtar, karena hanya lewat kontrol efektif, pemimpin daerah itu akan bisa berjalan sesuai harapan bersama.

“Sudah menjadi keprihatinan klasik dan menjadi terkenal bahwa problem pilkada adalah prilaku raja kecil dengan kewenangan begitu rupa. Kalaupun pada akhirnya dapat terlacak kasat mata, tapi untuk meluruskannya sesuai prosedur demokrasi bermartabat masih jauh dari harapan,” ungkapnya.

“Belum lagi saat pandemik covid-19 ini separuh lebih energi pengawasan telah lenyap. Karena personil sampai areanya harus berdamai dengan protokol kesehatan, sehingga potensi pelanggaran makin membesar.” tandasnya.

back-to-top