Rabu, 21 Okt 2020 | WIB

Oknum Lurah Penyebar Provokasi SARA Resmi Dilaporkan Ke Bawaslu Tangsel

Avatar
Penulis: Andre Pradana
Diterbitkan: 06 Oktober 2020, 22:39 WIB
MCMNEWS.ID | Team Advokasi Untuk Tangsel (TAUT) Laporkan Oknum Lurah yang diduga tidak netral dan lakukan provokasi isu SARA dalam Pilkada Tangsel 2020. (Dok: Istimewa)

MCMNEWS.ID – Team Advokasi Untuk Tangsel (TAUT) resmi melaporkan oknum Lurah yang diduga menyebarkan provokasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) menjelang pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Salah seorang anggota TAUT, yang juga merupakan Pelapor, Rizal Khoirur Roziqin, mengatakan, perbuatan oknum Lurah tersebut telah melanggar UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

“Kami menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Lurah Benda Baru yang bernama H. Saidun tersebut patut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU nomor 10 Tahun 2016,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Mcmnews.id, Selasa, (6/10/2020).

Rizal mengungkapkan, menurutnya Lurah tersebut juga telah melanggar peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Lurah Benda Baru H. Saidun ini merupakan seorang ASN, oleh karenanya Pelapor melihat apa yang dilakukan oleh Lurah ini telah melanggar aturan terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 Pasal 4 ayat (15) poin d,” ungkapnya.

Berikut adalah bunyi Pasal 4 ayat (15) point D:
Setiap PNS dilarang:

  1. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

back-to-top