Kamis, 1 Okt 2020 | WIB

Kisruh RUU HIP, Wawalkot Tangsel: Pancasila Sebagai Sumber Hukum Indonesia Yang Harusnya Dipertegas

Avatar
Penulis: Andre Pradana
Diterbitkan: 20 Juni 2020, 22:09 WIB
MCMNEWS.ID | Benyamin Davnie. (Dok : Andre)

MCMNEWS.ID – Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie, menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang ramai menjadi perbicangan hanya berkutik perdebatan ideologis.

Menurut Benyamin, hal itu seharusnya sudah tidak menjadi perdebatan lagi. Dikatakan Benyamin, Pancasila harus bisa menjadi sumber rujukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

“Semua produk hukum yang bertentangan dengan Pancasila harus batal demi hukum,” kata Benyamin, ketika dikonfirmasi, Sabtu, (20/6/2020).

Benyamin mengatakan, tidak hanya itu, Pancasila juga harus menjadi pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

“Yang penting adalah bagi semua, kita sekalian. Organisasi dan sebagainya. Bagaimana Pancasila sebagai norma itu mendapatkan tempat disetiap sendi kehidupan masyarakat. Sekarang ini nilai Pancasila sedang menghadapi ujian,” katanya.

“Saya fikir seluruh bangsa Indonesia secara umum, sudah mengetahui undang-undang yang menyatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. jadi hemat saya, RUU HIP untuk saat ini tidak diperlukan.” tegas Benyamin.

“Saya berharap bahwa semua elemen masyarakat. Perorangan, individu atau kelompok masyarakat yang mengejawantahkan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita tidak pecah. NKRI ini kalau tidak diikat dengan pancasila kita sudah kayak Yugoslavia atau Uni Soviet,” tambahnya.

Seperti diketahui, banyak elemen masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang menolak wacana pembahasan RUU HIP.

Sekedar informasi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera menyurati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait keputusan penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Kita pemerintah kan punya waktu 30 hari nanti saya tidak tahu tanggal pastinya tapi saya cek bulan ini nanti akan kita sampaikan,” kata Yasonna saat bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam.

back-to-top