Detail

Kerumunan Distribusi BST, Kadinsos Sebut Karena Keterlambatan Petugas dan Kurangnya Disiplin Masyarakat

Monday, 11 January, 2021, 17:28 WIB
Penulis: Andre Pradana

MCMNEWS.ID – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Wahyunoto Lukman, mengungkapkan, bahwa kerumunan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang terjadi beberapa hari lalu, karena adanya kebijakan verifikasi faktual.

Verifikasi sendiri dikabarkan dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli.

“Verifikasi faktual itu, memastikan penerima yang hadir benar sesuai yang sudah ditetapkan dengan membawa KTP dan KK asli. Warga yang sudah dijadwal dibagi di beberapa lokasi untuk masing masing kelurahan,” kata Wahyunoto, Senin, (11/01/2021).

“Antusias dan ketidaksabaran warga dapat kita pahami. Tetapi, kerumunan tidak dapat ditoleransi, pasti dibubarkan oleh petugas penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19,” lanjutnya.

Wahyunoto menjelaskan, pembagian BST di Kantor Kelurahan, merupakan kesepakatan PT. Pos Indonesia dengan pihak kelurahan.

“Teknis lokasi titik penyaluran, ditentukan kesepakatan kelurahan dengan PT. Pos Indonesia, sambil memperhatikan antisipasi dan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19. (Kerumunan yang terjadi) Karena dari PT. Pos Indonesia ada beberapa titik yang terlambat hadir, kemudian warga juga masih belum disiplin,” jelasnya.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menyebut, guna menghindari kerumunan penerima BST, PT. Pos Indonesia sebaiknya datang langsung ke rumah warga.

“Ya, di Tangerang Selatan (Tangsel) itu sama dengan di Bandung mas. Harusnya PT. Pos itu door to door saja. Jadi bikin tiga petugas, satu orang buat validasi data penerima, satu buat bikin penanda rumah penerima, satu lagi yang ngasih uang,” sebut Trubus Rahardiansyah.

Trubus, sapaan akrabnya menyatakan, tidak ada regulasi registrasi ulang di tiap tiap kelurahan.

“Kalau yang saya tahu, dari Pusat tidak ada regulasi untuk daftar ulang. Itu kan dari PT. Pos. Jadi ya, itu regulasi dari siapa? Soalnya ngga regulasi seperti itu,” kata Trubus.