Detail

Kerumunan BST Ditengah Pelaksanaan PPKM, Fraksi PKS Minta Walikota Tangsel Tegas

Selasa, 12 Januari, 2021, 20:40 WIB
Penulis: Andre Pradana

MCMNEWS.ID – Kerumunan warga penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) di sejumlah kantor Kelurahan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menuai kritik.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Tangsel, Shinta Wahyuni Chairuddin, menyayangkan kejadian tersebut.

Pasalnya, di saat bersamaan, pemerintah baik pusat maupun daerah tengah mengetatkan kebijakan tentang pencegahan dan pemberantasan pandemi Covid-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Saya sangat prihatin dan menyesalkan soal pembagian BST yang mengundang kerumunan massa di Kelurahan Kedaung khususnya,” kata Shinta, dalam keterangan tertulisnya, yang diterima Mcmnews.id, Selasa, (12/01/2021).

“Padahal di Kelurahan lain ada yang bisa dilakukan dengan tertib dan baik. Ini berarti kurang sensitifnya para pelaksana di lapangan terhadap kebijakan pemerintah kota yang strich dalam melawan Covid-19,” tambahnya.

Shinta pun meminta Walikota Tangsel melakukan evaluasi dan ketegasan. Sebab jika tidak mendapat teguran keras, dikhawatirkan kasus serupa akan berulang.

Ditambah, lanjut Shinta, alasan verifikasi faktual yang menyebabkan terjadinya kerumunan massa yang dilontarkan pejabat terkait tidak bisa dibenarkan.

“Selain itu, kami meminta Pemkot untuk melakukan tracing untuk mencegah penyebaran virus Corona terhadap mereka yang hadir dalam pembagian BST tersebut,” tuturnya.

“Itu tidak sesuai dengan komitmen pemerintah dalam memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Bagaimanapun kerumunan massa sangat beresiko tinggi terhadap penyebaran Covid-19 akhir-akhir ini,” tegasnya.

Ia pun menilai pelaksana pendistribusian BST yang menyebabkan kerumunan itu kurang inovatif. Seharusnya, tambahnya, mereka dapat melakukan pembagian BST dengan cara-cara yang efektif, efisien, dan aman.

“Misalnya dengan jemput bola, dimana petugas dari kelurahan dan kantor Pos dan Giro menyerahkan bantuan langsung ke kediaman penerima. Atau jika dikumpulkan mesti ada jadwal pengambilan dengan pembatasan peserta yang hadir serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” pungkasnya.