Minggu, 29 Nov 2020 | WIB

Kasus Pelecehan Seksual ‘Coblos Udelnya’, Kuasa Hukum Saraswati Berikan Somasi Terbuka Kepada Pelaku

Avatar
Penulis: Andre Pradana
Diterbitkan: 27 Oktober 2020, 18:40 WIB
MCMNEWS.ID | Rahayu Saraswati bersama Kuasa Hukumnya Maulana Bungaran gelar konferensi pers terkait sikap kasus pelecehan seksual Foto 'Coblos Udel' yang viral di medsos. (Dok: Andre)

MCMNEWS.ID – Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menanggapi serius kasus pelecehan seksual ‘coblos udel’ yang menimpa dirinya.

Rahayu Saraswati yang merupakan Aktivis perempuan dan anak itupun mengatakan bahwa kasus pelecehan seksual tidak bisa ditolerir.

“Saya menyatakan sikap yang tegas, bahwa kami sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku pengunggah konten tersebut,” kata Saraswati, dalam konfrensi pers yang dilakukan di Resto Kampoeng Anggrek, Serpong Selasa, (27/10/2020).

Dilokasi yang sama, Kuasa Hukum Saraswati, Maulana Bungaran menjelaskan, dalam postingan tersebut pihaknya menduga penyebar konten telah melanggar beberapa peraturan.

“Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku, itu (merupakan) pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat 1 UU ITE,” kata Maulana.

“Sementara di KUHP ada pasal 281 mengenai kesusilaaan. (bahkan) Menurut kami ini bukan hanya pelanggaran terhadap kesusilaan, ini ada juga termasuk penghinaan dan mencemar nama baik mba Saraswati sendiri,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Maulana pun memberikan somasi terbuka kepada pelaku karena telah merendahkan harkat dan martabat seorang wanita.

“Kami selaku kuasa hukum dengan ini menyatakan somasi terbuka terhadap seluruh pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap wanita, untuk tidak lagi melakukan pelecehan seksual yang merendahkan harkat dan martabat wanita,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak Peradi, Sutra Dewi, mendukung penuh langkah Rahayu Saraswati yang mengambil jalur hukum.

Menurutnya kalau terus dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi perempuan di Indonesia.

“Kalau ini tidak ditindak lanjuti, ini akan menjadi preseden buruk bagi perempuan-perempuan di Indonesia,” tandasnya.

back-to-top