Rabu, 21 Okt 2020 | WIB

Jamin Kebebasan Pers, Muhamad-Saraswati: Tidak Terlepas Dari Kemandirian

Avatar
Penulis: Andre Pradana
Diterbitkan: 14 Oktober 2020, 18:35 WIB
MCMNEWS.ID | Paslon Muhamad-Saraswati. (Dok: Andre)

MCMNEWS.ID – Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) nomor urut satu, Muhamad-Rahayu Saraswati memastikan akan tetap menjamin kebebasan pers ketika mendapatkan amanah memimpin Kota bermotto Cerdas, Modern, dan Religius pada Pilkada 2020 mendatang.

Hal itu disampaikan ketika menjawab pertanyaan panelis tentang strategi Pemerintah dalam membantu usaha media di Tangsel dan pengembangan SDM dalam acara penyampaian visi misi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangsel yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tangsel dan SMSI di Aviary Hotel Bintaro, Rabu, (14/10/2020).

Calon Walikota Tangsel, Muhamad mengungkapkan bahwa media memiliki peran penting dalam pembangun Kota Tangsel.

“Menurut saya media sangat penting sebagai nitra pembangunan Tangsel dan saya Alhamdulillah memiliki hubungan baik dengan wartawan,” katanya.

Sementara untuk anggaran, dikatakan Muhamad, pemerintah memiliki Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

“Untuk sisi anggaran seperti yang sudah disampaikan, kita ada Dinas (kominfo) yang sejak dulu sudah ada anggaran, (mungkin nanti) tinggal dimaksimalkan,” lanjutnya.

Senada dengan Muhamad, calon Wakil Walikota Tangsel, Rahayu Saraswati menyebut, sebagai salah satu pilar demokrasi, kebebasan pers harus tetap dijaga.

Maka dari itu kemandirian perusahaan media harus mampu diperhatikan agar pers tetap bisa melakukan kritik terhadap pemerintah.

Menurut Saraswati, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat perlu dilakukan .

“Selain mitra, satu hal yang tidak bisa dilupakan bahwa media adalah salah satu tiang demokrasi kita, sehingga kebebasan pers itu harus dijamin dan dijaga. kalau kita bicara tentang kebebasan pers tidak jauh dari yang namanya kemandirian,” jelasnya.

“Sehingga betul, dari segi UMKM media harus dibangun, namun demi menjaga upaya untuk bisa mengkritisi pemerintah salah satunya mungkin yang bisa kita lakukan adalah pembangunan SDM. Jadi itu yang perlu kita lakukan, selain dari kita menjalin hubungan kerjasama tanpa mengambil kebebasan pers itu (sendiri).” tandasnya.

back-to-top