Senin, 21 Sep 2020 | WIB

Soal Pengelolaan Sampah, PERBAS Tangsel Keluhkan Kurangnya Perhatian Pemerintah

Avatar
Penulis: Andre Pradana
Diterbitkan: 31 Mei 2020, 9:43 WIB
MCMNEWS.ID | (Dok : Logo PERBAS TANGSEL)

MCMNEWS.ID – Longsornya tanggul penahan tumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipeucang Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang terjadi sepekan lalu masih ramai menjadi perbincangan hingga hari ini, Sabtu, (30/5/2020).

Tidak lengkap rasanya kalau membahas persoalan sampah, namun tidak menyinggung keberadaan Bank Sampah.

Di Kota yang telah dipimpin oleh Airin Rachmi Diany selama 2 periode tersebut, terdapat organisasi Bank Sampah bernama Perkumpulan Bank Sampah (PERBAS) Tangerang Selatan (Tangsel).

Ketua Perbas Tangsel, Wakidi, mengungkapkan, Perkumpulan Bank Sampah tersebut baru berdiri sejak 2019 lalu. Namun dikatakan Wakidi, mulanya Perkumpulan Bank Sampah di Tangsel bernama Forum Bank Sampah Tangerang Selatan Tangsel (Forkas) yang dibentuk pada tahun 2014 dan merupakan cikal bakal Perbas Tangsel.

“Kalau Perbas Tangsel berdirinya Oktober tahun 2019, namun sebelum bernama Perbas, dulu ada namanya Forkas (Forum Bank Sampah Tangerang Selatan) berdiri pada tahun 2014, 3 tahun berjalan, karena Forkas belum berbadan hukum berubah namalah menjadi Sibas (Silaturahmi Bank Sampah Tangerang Selatan) dari 2017 sampai 2019,” jelas Wakidi, kepada Mcmnews.id, Sabtu, (30/5/2020).

Wakidi mengatakan, menurut data pada bulan Desember 2019 lalu, di Kota bertajuk Cerdas, Modern, dan Religius ini terdapat 290 bank sampah.

“Data dari akhir tahun 2019, di seluruh Tangsel ada 290 bank sampah yang tersebar di 7 kecamatan yang ada di Tangsel,” katanya.

“Dulu harapan ibu walikota (Airin Rachmi Diany) meminta agar setiap RW memiliki bank sampah, karena kalau ada bank sampah, sampah tidak menumpuk di Cipeucang karena bisa dikelola ditingkat RW,” tambahnya.

Sementara kendala dalam proses pembuatan bank sampah ditingkatan RW, menurut Wakidi, kurangnya minat masyarakat menjadi alasan, serta kurangnya perhatian dari pemerintah.

Hal itu dikatakan Wakidi, dikarenakan tidak adanya imbalan yang diterima oleh para pengurus bank sampah dari pemerintah.

“Jadi kendalanya itu masih banyak masyarakat yang tidak minat, karena kalau sudah cerita sampah, seolah-olah sampah itu rendah, kita sudah bolak-balik mengajak dan sosialisasi, karena kurang disupport jadinya tidak maksimal,” katanya.

“Jadi teman-teman pengurus bank sampah itu setiap bulan tidak ada yang digaji tidak ada yang dibayar, mendapatkan bantuan khusus juga tidak ada,” lanjutnya.

Ketika ditanya bagaimana peran pemerintah terhadap keberadaan bank sampah, Wakidi mengatakan, bahwa pemerintah hanya memberikan fasilitas saja.

“Setiap kita sosialisasi dan berhasil mendirikan bank sampah, setiap bank sampah mendapatkan timbangan, buku tabungan, dan gawang (untuk menimbang), setelah bank sampah berjalan dia (bank sampah) bisa mengajukan gerobak dorong dan tabung komposter,” ungkapnya.

“(Peran pemerintah) hanya memberikan fasilitas,” tandasnya.

back-to-top