Selasa, 29 Sep 2020 | WIB

Dinasti Politik Menuju Oligarki Banyak Ditentang Namun Tidak Dilarang

Avatar
Penulis: Andre Pradana
Diterbitkan: 20 Januari 2020, 0:19 WIB
MCMNEWS.ID | Ketua Umum Suara Kreasi Anak Bangsa (SKAB) Dodi Prasetya Azhari. (Dok : Andre)

MCMNEWS.ID – Banyaknya anak pejabat yang maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dinilai wajar, hanya saja jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memenangkan anggota keluarga tersebut.

Hal itu seperti disampaikan oleh ketua umum organisasi Suara Kreasi Anak Bangsa (SKAB), Dodi Prasetya Azhari, S.H, dalam keterangan yang diterima mcmnews.id, Minggu, (19/1/2020).

Dodi mengatakan, fenomena ini justru menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa ada upaya untuk membangun dinasti politik.

Politik dinasti, menurutnya, tidak akan pernah hilang dari perpolitikan Indonesia. Terlebih, ditambah dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan larangan calon kepala daerah berkonflik kepentingan dengan petahana dan ini yang membuat politik dinasti kini tumbuh makin subur.

“Politik sedarah atau dinasti politik meski ditentang, tapi sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada di Indonesia, hal tersebut sama sekali tidak dilarang. Semua orang berhak untuk mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah, meskipun sedarah.” kata Dodi.

Lebih lanjut, Dodi menegaskan bahwa masifnya praktik dinasti politik adalah konsekuensi logis dari proses otonomi daerah yang menuntut demokratisasi lokal.

Dalam konteks ini, pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi tolak ukur kemajuan demokrasi suatu negara.

Sayangnya, lanjut Dodi, tujuan itu tak serta merta berakhir baik. Dalam hal ini, justru ada potensi kemunculan kondisi sebaliknya yakni oligarki yang menjadi musuh demokrasi. Kekuasaan cuma dipegang segelintir orang dan dipakai untuk keuntungan kelompoknya. Demi mewujudkan demokratisasi lokal, maka pemilihan kepala daerah langsung diupayakan.

“Politik dinasti dalam praktek demokrasi Indonesia melalui sistem Pemilihan kepala daerah sama saja menciptakan ruang bagi munculnya raja-raja kecil yang berkuasa dalam suatu wilayah tertentu dengan segala kekuasaannya.” lanjutnya.

“Ia bebas mengeluarkan keputusan-keputusan yang justru seringkali hanya menguntungkan keluarga dan kerabatnya saja. Hal inilah yang kemudian memungkinkan potensi akan muncul oligarki yang melemahkan demokrasi perlahan tanpa disadari” Terang Dodi.” lanjutnya.

Seperti diketahui, Sejumlah nama keluarga pejabat bahkan sampai garis keturunan sedarah dari pejabat negara, baik Kepala Negara maupun garis keturunan dari wakilnya dikabarkan akan maju dalam bursa pimpinan Kepala Daerah pada Pilkada serentak tahun 2020 ini.

Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Gibran Rakabuming , diisukan maju dalam Pilkada Solo 2020. Tak hanya itu, Putri Wapres Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah diisukan menyatakan niatnya untuk maju di Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) pada 2020.

back-to-top