Senin, 28 Sep 2020 | WIB

Diduga Lakukan Kampanye Dompleng Kegiatan Pemkot, TAUT Laporkan Benyamin Davnie Ke Bawaslu

Avatar
Penulis: Andre Pradana
Diterbitkan: 21 Agustus 2020, 19:16 WIB
MCMNEWS.ID | Team Advokasi Untuk Tangerang Selatan (TAUT) melakukan pelaporan ke bawaslu atas dugaan bakal calon Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie melakukan pelanggaran dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). (Dok: Andre)

MCMNEWS.ID – Team Advokasi Untuk Tangerang Selatan (TAUT) menduga bakal calon Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, telah melakukan pelanggaran dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Koordinator TAUT, Rizal khoirur roziqin, menjelaskan, pelanggaran yang dimaksud adalah ketika Benyamin Davnie yang saat ini juga sedang menjabat sebagai Wakil Walikota Tangsel melakukan kegiatan yang diduga mendompleng salah satu agenda Pemkot Tangsel, yakni peresmian Rumah Umum Layak Huni.

Rizal mengungkapkan, dalam pemberitaan dibeberapa media Benyamin sempat menyampaikan janji bahwa demi kesejahteraan masyarakat pembangunan juga tetap harus dilakukan.

“Ke depannya, Benyamin juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melakukan bedah lingkungan. Dimana bukan hanya rumah saja yang akan dilakukan pembedahan, melainkan lingkungan dari rumah tersebut.” kata Rizal, dalam keterangan yang diterima Mcmnews.id, Jum’at, (21/8/2020).

Menurutnya, kegiatan yang dilakukan oleh Benyamin Davnie tersebut patut diduga sebagai bentuk pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pada Pasal 71 ayat 1 berbunyi : “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

Sedangkan pada Pasal 71 Ayat (3) berbunyi : “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

“Berdasarkan fakta di atas, patut diduga bahwa Benyamin Davnie sudah menggunakan jabatan Wakil Walikota Tangsel sekaligus Program Pemerintah berupa peresmian Rumah Umum Layak Huni pada tanggal 19 Agustus 2020 di Kecamatan Setu untuk kepentingan pencalonan dirinya sebagai Bakal Calon Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan tahun 2020 yang mana beliau akan berpasangan dengan Sdr. Saga Pilar Ichsan,” ungkapnya.

Rizal melanjutkan, dengan kejadian tersebut pihaknya akan melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel.

“Kejadian ini akan kami laporkan ke Bawaslu Tangsel, demi tegaknya hukum dalam pelaksanaan pilkada Tangsel yang jujur dan adil” tandasnya.

back-to-top