Selasa, 22 Sep 2020 | WIB

Sulit Dapatkan Informasi Terkait Kunker Saat Pandemi, Pengamat : Tidak Mau Mempublikasikan Berarti Ada Sesuatu

Avatar
Penulis: Andre Pradana
Diterbitkan: 14 April 2020, 19:48 WIB
MCMNEWS.ID | Analis Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. (Dok : Andre)

MCMNEWS.ID –  Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, angkat bicara menyoal tidak terbukanya Sekretaris DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terkait kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan oleh anggota DPRD dan hasil dari kunker tersebut.

Trubus mengatakan, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, seharusnya Sekretaris DPRD mempublikasi siapa saja dan hasil apa saja yang didapat dari hasil kunker.

“Istilahnya penyelundupan ini (tidak terbuka soal kunker dan hasilnya), karena tidak melaporkan hasil dan kegiatan kunker. Mereka (Sekretaris DPRD dan Anggota DPRD) harus terbuka, ini kan harus masuk keterbukaan (informasi) publik. Konstituen itu harus tau, kalo sampe mereka tidak mau mempublikasikan berarti ada sesuatu,” kata Trubus saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (14/4/2020).


“Harusnya dipublikasikan secara umum, hasilnya apa, itu harusnya diumumkan lewat laporan publik, tapi pada kenyataannya banyak anggota dewan yang diam-diam dan tidak mau terbuka soal kunker dan hasilnya,” lanjutnya.

Trubus melanjutkan, menurutnya, dalam setiap kunker, Sekretaris DPRD dipastikan mengikuti setiap jadwalnya. Pasalnya, mengikuti kunker berkaitan dengan pelaporan penggunaan uang Negara.

“Setwan (Sekretaris DPRD) itu biasanya ikut kunker. Karena kan ini urusannya sama laporan. Orang setwan pasti ikut, mereka pasti ikut karena ini menyangkut pertanggungjawaban memakai uang negara. Mereka pasti ikut,” tandasnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu anggota DPRD Kota Tangsel melakukan kunker. Hal itu terungkap saat Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dari PDI Perjuangan Tb. Bayu Murdani saat melakukan kunjungan ke Fraksi PDI Perjuangan.

“Harusnya ada empati, ya mereka (anggota legislatif Fraksi PDI Perjuangan) harus menjadi contoh, harus jadi garda terdepan, ini malah kunker. Jadi salah enggak? Enggak salah juga, karena tidak ada bentuk aturan, belum ada, kalau dibawa pada kemanusiaan, ya empatilah dikit. Tentu Kunker kemana, kan semua wilayah lagi terpapar,” kata Bayu kepada wartawan, Rabu (8/4/2020) lalu.

back-to-top