Sabtu, 26 Sep 2020 | WIB

Sedang Dinas Luar, Kadinsos Kota Serang Serahkan Kasus PBI BPJS Kepada Kabid Linjamsos

Avatar
Penulis: Andre Pradana
Diterbitkan: 11 Februari 2020, 19:31 WIB
MCMNEWS.ID | (Dok : Istimewa)

MCMNEWS.ID – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Serang, Poppy Nopriyadi, menyerahkan kasus tidak berfungsinya kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan milik salah seorang warga Kota Serang yang belakangan ini mencuat, kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos).

Hal itu dikarenakan, ketika di konfirmasi, kadinsos kota Serang sedang melakukan dinas luar.

“Hampura, saya lagi dinas luar. Coba hubungi bidang Linjamsos. Terus ditelusuri dulu, PBI punya ibu asalnya dari mana. Apa PBI (yang terdaftar) dari Kota Serang, apa dari Provinsi Banten, apa dari Pusat. Soalnya sekarang (Kota Serang) memang sedang ada pengurangan kuota PBI,” kata Poppy kepada wartawan, Selasa (11/2/2020).

Seperti diketahui, sebelumnya Salah seorang warga Kota Serang, Ari Kristianto, mengeluhkan lambatnya respon pejabat Dinas Sosial (Dinsos).

Keluhan tersebut didasari pada tidak berfungsi kartu BPJS Kesehatan milik ibundanya.

Saat dikonfirmasi, Ari menyatakan, dirinya sudah mempertanyakan perihal kartu BPJS milik ibundanya yang terdaftar sebagai Peserta Bantuan Iuran (PBI) kepada Humas BPJS Pusat, namun kewenangan berfungsi dan tidaknya kartu tersebut berada pada ranah Dinsos Kota Serang.

“Karena ibu saya terdaftar sebagai PBI, maka kewenangan untuk berfungsi atau tidaknya kartu itu ada di Dinsos,” kata Ari kepada wartawan, Senin (10/2/2020).

Ari menyatakan, tidak berfungsinya kartu tersebut diketahui sejak ibundanya masuk dalam kamar IGD RSUD Drajat Prawiranega.

“Jadi saya taunya pas ibu saya dibawa ke RSUD Drajat. Kata petugas jaganya BPJS Kesehatan ibu diblokir dari Pusat,” tambahnya.

Saat dikonfirmasi, Humas BPJS Pusat Iqbal membenarkan bahwa untuk membuka blokir, warga perlu mempertanyakan data PBI kepada Dinsos.

“Coba dicek ke Pemerintah Daerah (Pemda)nya pak. Dinsos setempat. PBI (dibiayai) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” kata Iqbal.

back-to-top