Rabu, 30 Sep 2020 | WIB

Menkes Setujui PSBB Jabar, Mulai Dilaksanakan 6 Mei

Bang Noy
Penulis: Bang Noy
Diterbitkan: 01 Mei 2020, 22:37 WIB
MCMNEWS.ID | Terawan Agus Putranto. (Dok : Istimewa)

MCMNEWS.ID –   Pengajuan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tingkat Provinsi yang dilayangkan Pemprov Jabar disetujui Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.

Persetujuan PSBB tersebut berdasarkan surat keputusan (SK) NOMOR HK.07.01 I MENKES/289/ 2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

Pertimbangan pengajuan berdasarkan beberapa poin. Yakni, peningkatan penyebaran kasus virus corona (Covid-19) berlangsung signifikan dan cepat diiringi kejadian transmisi lokal di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, berdasarkan kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya diperlukan PSBB di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk menekan penyebaran virus corona.

Hasil pertimbangan pengajuan tersebut, Menkes menetapkan melalui surat tertanggal 1 Mei 2020 bahwa PSBB di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan penanganan virus corona (covid-19).

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan PSBB tersebut rencananya diberlakukan, Rabu (6/5/2020). 

“Breaking News, PSBB skala provinsi disetujui Menkes hari ini.  Maka 17 kota/kab se Jabar akan menyusul tren menggembirakan dari zona Bodebek dan Bdg Raya yg sdh duluan PSBB. Momentum larangan mudik jg berhasil memutus imported case dimana-mana.  PSBB prov dimulai Rabu 6 Mei 2020,” ujarnya seperti dikutip Mcmnews.id dari akun Twitter Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menggelar rapat koordinasi via videoconference dengan 17 daerah di Jabar yang belum menggelar PSBB, Rabu (29/4/2020). 

Emil, sapaan Ridwan Kamil menyatakan bahwa dirinya beserta para kepala daerah tersebut sepakat untuk mengajukan PSBB tingkat provinsi. “(PSBB tingkat provinsi) Menjadi kebutuhan, juga memudahkan birokrasi, sehingga cukup satu surat dari Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi (Jabar),” ungkapnya kala itu.

back-to-top