Senin, 21 Sep 2020 | WIB

Diperpanjang Hingga 19 April Status Tanggap Darurat Corona di Jakarta

Bang Noy
Penulis: Bang Noy
Diterbitkan: 01 April 2020, 16:33 WIB
MCMNEWS.ID | Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Dok : Istimewa)

MCMNEWS.ID – Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang status darurat COVID-19 di Jakarta hingga 17 hari ke depan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 361 tahun 2020 tentang perpanjangan masa darurat Covid-19 atau Corona di Provinsi DKI. Lamanya masa tanggap darurat diperpanjang 17 hari, terhitung sejak 3 April hingga 19 April 2020.

Salinan SK yang diterima, disebutkan juga bahwa masa tanggap darurat bisa diperpanjang apabila situasi dan kondisi rawan dan atau memenuhi kriteria perpanjangan masa penanggulangan.

Status darurat ini sebelumnya ditetapkan Anies pada 20 Maret 2020 lalu. Anies kembali mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 361 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta yang mulai diterapkan pada 3 hingga 19 April 2020 mendatang, Rabu (1/4/2020).

“Menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama 17 (tujuh belas) hari terhitung sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020,” kata Anies dalam surat keputusan tersebut sebagaimana dikutip Mcmnews.id.

Pertimbangan memperpanjang status darurat ini karena jumlah pasien poitif di Jakarta terus melonjak setiap hari hingga dan puluhan korban jiwa sudah berjatuhan akibat pandemi global tersebut.

“Penyebaran COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis pada masyarakat, serta mengancam dan mengganggu kehidupan,”  pungkasnya.

Lalu untuk biaya yang dikeluarkan untuk selama pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana COVID-19 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tak disebutkan besaran anggaran tersebut dalam surat keputusan tersebut.

“Dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutupnya.

back-to-top