Minggu, 27 Sep 2020 | WIB

Dorong Penggunaan Masker, Pemkot Tangsel Harus Berani Beli Hasil Produksi UMKM

Avatar
Penulis: Andre Pradana
Diterbitkan: 09 April 2020, 13:39 WIB
MCMNEWS.ID | Penggunaan Masker Berbahan Kain Di Masyarakat. (Dok : Istimewa)

MCMNEWS.ID –  Ketua Lembaga Masyarakat Bina Cinta Lingkungan, Syamsul Rijal, menyayangkan langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) yang hanya mendorong UMKM Tangsel memproduksi masker.

Menurut Syamsul, seharusnya para UMKM mendapatkan jaminan pembelian masker yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota dan nantinya akan di distribusikan secara meluas.

“Masalahnya dengan adanya protokol kesehatan WHO dan rencana Pemkot Tangsel  yang akan mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagian besar masyarakat sudah mengalami situasi yang sangat sulit,” kata Syamsul, dalam keterangan yang diterima Mcmnews.id, Kamis, (9/4/2020).

“Masyarakat lain yang memiliki kemampuan menjahit diberi kesempatan untuk memproduksi masker sebanyak-banyaknya dengan jaminan akan dibeli oleh Pemkot Tangsel untuk dibagikan gratis kepada masyarakat luas,” tambahnya.

Dikatakan Syamsul, seandainya Pemkot Tangsel menetapkan harga beli Rp. 4.500, maka jika 1 juta masker baru senilai 4,5 Milyar. Menurutnya, itu bukanlah nilai yang besar untuk menyikapi kondisi sebuah kota yang sudah ditetapkan sebagai Tanggap Darurat Bencana.

“Misalnya memangkas 10% anggaran kunker (kunjungan kerja) DPRD saja sudah lebih dari cukup untuk membeli 1 juta masker. Selanjutnya memangkas 10% anggaran belanja modal setiap Dinas sudah cukup besar untuk pencegahan dan penularan covid 19,” jelasnya.

“Atau karena penundaan Pilkada mengalihkan anggarannya 60 miliar lebih. Bisa juga mengalihkan anggaran APEKSI yang ditunda pelaksanaannya dan penundaan penyertaan modal pada PT. PITS dan BJB,” lanjutnya.

Dia menambahkan, dalam hal ini, Pemkot juga bisa melibatkan forum CSR Tangsel yang sudah dapat merangkul 200 perusahaan lebih seperti yang dilakukan Walikota Surabaya.

“Contoh Pemkot Surabaya juga merencanakan menggratiskan pembayaran PDAM selama 2 bulan dan pemberian 20 kg beras kepada 231.211 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai jaring pengaman sosial,” tandas dia.

back-to-top