Minggu, 20 Sep 2020 | WIB

Berlakukan PSBB, Pemkot Tangsel Siap Penuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Bila Kondisi Seperti Ini Terjadi

Avatar
Penulis: Andre Pradana
Diterbitkan: 02 April 2020, 14:42 WIB
MCMNEWS.ID | Wakil Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie (Dok : Andre)

MCMNEWS.ID – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), akan segera memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk meminimalisir penyebaran wabah Virus Corona Covid-19.

Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, mengungkapkan, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar akan segera lakukan setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Yang akan kita lakukan adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), itu yang sedang kita persiapkan. Saat ini yang sedang kita lakukan adalah membuat parameter-parameter ukurannya dari dinas,” kata Benyamin saat dihubungi Mcmnews.id, Kamis, (2/4/2020).

“Itu di pasal 3 jelas, berdasarkan kajian epidemiologis, bahkan sampai kajian pertahanan dan keamanannya, itu yang sedang kita lakukan,” tambahnya.

Benyamin mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Tangsel terus menguatkan koordinasi sampai tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

“Tetapi yang sedang kita lakukan adalah para ketua RT dan ketua RW membuat pemberlakuan peraturan diwilayah masing-masing, seperti tamu yang datang dan keluar wilayah pemukiman harus disterilisasi menggunakan cairan disinfektan,” katanya.

“Namun itu kita serahkan kepada pandangan hasil musyawarah warga dilingkungan, kalau itu dianggap penting, kita tidak bisa melarang,” lanjutnya.

Sementara itu, dalam masa pemberlakukan kebijakan PSBB nanti, benyamin menjelaskan, Kebutuhan dasar masyarakat menjadi tanggung jawab Pemkot, namun dikatakan benyamin, tanggung jawab itu kalau Pemkot sampai mengambil keputusan menutup semua pusat perbelanjaan.

“Ada ketentuan di Pasal 4 Ayat 1 Huruf C, kalau sampai pemkot mengambil keputusan menutup fasilitas umum seperti pasar, toko-toko, dan mall, disitu muncul kewajiban Pemkot untuk memberikan bantuan untuk kebutuhan dasar masyarakat, lagi kita hitung kebutuhan itu,” jelasnya

“Tapi itu kalau nanti Walikota mengambil keputusan sesuai pasal 4 ayat 1 huruf c, kalau tidak diambil kewajiban itu tidak ada.” tandasnya.

back-to-top