Detail

APBD 2022: Gubernur Banten Pastikan Belanja Mandatory Sesuai Dengan Undang-Undang

Kamis, 25 November, 2021, 11:21 WIB
Penulis: Irfan

MCMNEWS.ID Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten Tahun 2022 telah memenuhi amanat belanja mandatory Pemerintah Pusat dan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian dikatakan Wahidin Halim dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Penetapan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Perda (Promperda) Provinsi Banten Tahun 2022 dan Pengambilan Keputusan tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.

Wahidin Halim mengungkapkan, pada Tahun 2022, RAPBD Provinsi Banten sebesar Rp12,7 triliun.

“Realisasi anggaran kita termasuk tiga besar. Presiden saat berkunjung juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten meski dalam situasi pandemi Covid-19,” kata Wahidin Halim.

“Hal itu tidak lepas pula dari dukungan DPRD Provinsi Banten. Kami apresiasi dukungan dewan dalam penanganan pandemi Covid-19,” tambahnya.

Wahidin menjelaskan, struktur penganggaran Rancangan APBD Provinsi Banten Tahun 2022 yakni anggaran pendapatan sebesar Rp.12,1 triliun, anggaran belanja sebesar Rp.12,7 triliun, defisit anggaran sebesar Rp.554,5 miliar, dan anggaran pembiayaan netto sebesar Rp.554,5 miliar.

Wahidin memaparkan, RAPBD 2022 Alokasi belanja fungsi pendidikan sebesar Rp4,4 triliun atau setara 34,73% dari ketentuan paling sedikit 20% dari total belanja daerah.

Alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 1,2 triliun atau setara 10,63% dari ketentuan paling sedikit 10% dari total belanja APBD di luar gaji. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik telah memenuhi ketentuan minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah.

Belanja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebesar Rp 59,9 miliar lebih atau 0,47% dari paling sedikit 0,30% dari total belanja daerah. Belanja pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp57,2 miliar lebih atau 0,45% dari paling sedikit 0,34% dari total belanja daerah.

Belanja pegawai sebesar Rp 1,9 triliun lebih atau 15,06% di luar tunjangan guru yang dialokasikan dari Transfer Kas Daerah (TKD) dari ketentuan paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

“Saat ini pembangunan Jembatan Bogeg sudah 64%. Desain jembatan ini termasuk yang terlebar. Sementara untuk pembangunan Jembatan Ciberang masih terkendala oleh cuaca,” tuturnya.