Senin, 21 Sep 2020 | WIB

Anggota DPRD Tangsel Soroti Lambatnya Distribusi Bantuan Sosial Untuk Masyarakat

Avatar
Penulis: Andre Pradana
Diterbitkan: 22 April 2020, 16:22 WIB
MCMNEWS.ID | Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dari Fraksi PSI, Alexander Prabu.

MCMNEWS.ID – Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dari Fraksi PSI, Alexander Prabu, menyoroti lambatnya proses pemberian bantuan sosial (Bansos) untuk warga yang terdampak Virus Covid-19.

Alex mengatakan, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) seharusnya memiliki wewenang penuh dalam proses jaring pengaman sosial, terlebih dalam bansos.

“Sebenarnya Kadinsos diberi kewenangan penuh untuk mengelola dana yang diperuntukan untuk bantuan sosial baik dari APBD, dari Provinsi Banten, dan bantuan pusat. Tinggal Dinsos melaporkan ke Walikota. Terlalu lambat (Bansos dari Pemkot Tangsel), sangat birokratis, seharusnya lebih cepat dan tanggap akan teriakan masyarakat,” kata Alex kepada wartawan, Rabu (22/4/2020).

“Yang jadi masalah apakah Dinsos punya data yang akurat siapa saja yang terdampak. Tentu lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dilakukan. Dengan Dinas Kependudukan (Disdukcapil), tentang data kependudukan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) soal data siapa saja yang kena PHK, atau sektor apa aja yang terimbas. Jadi jalur dari camat, lurah, rw dan rt terlalu panjang,” tambahnya.

Alex menuturkan, soal proses pembukaan rekening untuk penyaluran bantuan, bukanlah solusi yang tepat. Menurutnya, bantuan lewat rekening justru semakin menyulitkan masyarakat.

“Pertanyaan saya, apakah rakyat miskin punya rekening. Inikan (pembukaan rekening) menyulitkan mereka. Maksudnya baik agar tepat sasaran, tapi kurang realistis. Coba cek ke lapangan,” tuturnya.

“Jangan hanya meminta rakyat tinggal di rumah tapi kebutuhan dasar mereka untuk makan gak dipenuhi. Bantuan sosial ini sangat penting agar yang terdampak punya daya beli,” lanjutnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman, mengatakan, proses penyaluran bantuan kepada masyarakat memerlukan proses yang panjang.

“Semua data usulan penerima bantuan yang valid, akan mendapatkan bantuan. Namun prosesnya bertahap. Soal Surat Keputusan (SK) Penetapan penerima, proses pindah buku kas daerah ke Bank Penyalur, proses buka rekening bank. Semua bertahap dan ada tahapan proses tidak bisa sekaligus,” Wahyunoto.

back-to-top