Rabu, 23 Sep 2020 | WIB

Hadapi Wabah Corona, Pengamat : Bila Pertimbangannya Ekonomi, Wajar Lockdown Bukan Pilihan Baik

Avatar
Penulis: Andre Pradana
Diterbitkan: 01 April 2020, 14:44 WIB
MCMNEWS.ID | (Dok : Ilustrasi)

MCMNEWS.ID – Pengamat dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Hamka M.Si, mengutarakan pandangannya mengenai wacana beberapa Pemerintah Daerah yang menginginkan kebijakan lockdown guna meminimalisir penyebaran Virus Corona Covid-19.

Hamka menjelaskan, meski beberapa negara sudah menerapkan kebijakan lockdown untuk meminimalisir penyebaran wabah Virus Covid-19, namun dikatakan Hamka, kebijakan lockdown akan memunculkan berbagai implikasi  dibeberapa bagian yang tidak bisa terelakan.

“Pertama jika lockdown dilakukan maka yang terimbas langsung adalah ekonomi, ekonomi akan berhenti bergerak dan akan terjadi kevakuman atau stagnan. Artinya pemerintah harus membiayai kebutuhan ekonomi masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah punya dana untuk lockdown ?,” jelasnya

Selain implikasi ekonomi, Hamka juga menyebutkan, bahwa kebijakan lockdown akan berimbas kepada implikasi politik. 

Dosen Ilmu Politik UMJ itupun menuturkan, implikasi politik yang akan dirasakan oleh pemerintah adalah imbas dari implikasi ekonomi.

“Yang kedua adalah implikasi politik, jika pemerintah mengambil kebijakan lockdown secara nasional dikhawatirkan terjadi pembangkangan secara masal,” tuturnya.

“Artinya kekuasaan bisa terguncang, karena sudah pasti pemerintah pusat tidak akan mampu membiayai lockdown secara nasional, jadi implikasi politik merupakan imbas dari faktor ekonomi,” tambahnya.

Mengenai beberapa daerah yang mengambil langkah lockdown sepihak, Hamka mengatakan, bahwa itu merupakan pilihan yang diambil oleh Pemerintah Daerah, namun Hamka menekankan, kebijakan lockdown harus diperhitungkan dengan matang segala aspek resiko ekonomi dan politiknya.

“Yang terpenting adalah pemerintah daerah harus membantu ekonomi masyarakat yang terkena dampak secara langsung, terutama masyarakat miskin yang pekerja harian, untuk memenuhi kebutuhan listrik, air, sembako, dan lainnya,” katanya.

Menurut Hamka, pilihan lockdown merupakan suatu kebijakan yang sangat dilematis untuk pemerintah pusat, hal itu dikarenakan berbagai implikasi yang akan dirasakan, utamanya adalah implikasi ekonomi yang itu akan berdampak secara politik, serta keamanan juga pada akhirnya.

“Intinya lockdown bukan pilihan yang strategis untuk pemerintah pusat, dilihat dari berbagai sisi serta implikasinya. Pilihan lockdown untuk pemerintah pusat akan diambil jika tentunya sudah dihitung dampaknya serta implikasinya,” tandasnya.

back-to-top