MCMNEWS.ID – Benny Wenda, tokoh gerakan kemerdekaan Papua, akan didaulat menjadi Presiden sementara Republik West Papua.

Hal itu setelah Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), mendeklarasikan pembentukan pemerintah sementara.

Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020.

ULMWP adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun.

Menurut keterangan tertulis yang diterima ABC Indonesia dari ULMWP, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.

Pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana.

Benny Wenda menyatakan kehadiran negara Indonesia di Papua Barat adalah ilegal. Serta menolak hukum apapun, pengenaan apapun oleh Jakarta, dan tidak akan mematuhinya. 

Lantaran Pemerintah Sementara Papua Barat itu memiliki konstitusi, hukum, dan pemerintahan sendiri. Maka, mereka menyatakan supaya Indonesia segera angkat kaki.

Jajaran ULMWP menolak tegas perpanjangan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. 

Penolakan itu bahkan didukung oleh para pemimpin gereja Protestan dan Katolik, kelompok masyarakat, dan 102 organisasi.

Ada tiga hal yang jadi dasar gerakan kemerdekaan itu, seperti Pemerintahan Sementara dibentuk untuk mencapai referendum dan Papua Barat merdeka.

Cita-cita UMLWP di masa depan, Republik Papua Barat akan menjadi ‘negara hijau’ pertama di dunia.

Benny juga menjelaskan, kerusuhan selama berbulan-bulan di wilayah Papua Barat telah memperkuat tuntutan untuk kemerdekaan.

Konstitusi Sementara Papua Republik Barat yang baru memusatkan perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama, serta melindungi hak-hak para migran Indonesia yang tinggal di Papua Barat.

Saat ini, Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan dari Indonesia. Wilayahnya ini merupakan bagian barat Pulau Papua. Di sebelah timur, berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini.

Namun banyak gejolak yang terjadi di Tanah Papua itu. Yang membuat sebagian masyarakat dan jajaran ULMWP mendeklarasikan Papua Barat Merdeka.

Wenda menjelaskan, Papua Barat sudah merdeka dan konstitusi menetapkan struktur pemerintahan. Di dalamnya juga terdapat aturan pembentukan kongres, senat, dan cabang yudisial.

Selanjutnya, pemerintah ini akan memobilisasi Rakyat Papua untuk mencapai referendum kemerdekaan.

Kemudian, akan ada pengambil alihan wilayah. Setelah itu diadakan pemilihan umum yang demokratis.

Adanya represi Indonesia, kata Benny, membuat pemilihan tidak mungkin dilaksanakan.