Detail

Soal Amandemen UUD 1945 PDIP Pertimbangkan Pandemi Covid-19, Gerindra Menunggu Sikap MPR

Tuesday, 24 August, 2021, 17:08 WIB
Penulis: Bang Noy

MCMNEWS.ID    –     PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra sepakat untuk menurunkan tensi pembahasan mengenai wacana amandemen UUD 1945. Kedua partai sepakat, yang lebih utama saat ini adalah sama-sama ikut turut dalam penanganan COVID-19 di Tanah Air.

Hal itu terungkap dari pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, saat menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan pimpinan kedua partai itu di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Menurutnya, PDIP sadar sepenuhnya bahwa dalam implementasinya, setiap gagasan juga harus memperhatikan suasana kebatinan yang ada.

“Pandemi Covid-19 ini membuat kemudian kami berpikir bahwa apapun, skala prioritas saat ini adalah gotong-royong di dalam mengatasi pandemi ini,” kata Hasto Kristiyanto.

PDIP menilai bahwa kehidupan perekonomian rakyat saat ini terdampak pandemi secara langsung.

Maka dari itu, sesuai amanat Megawati, PDIP akan mengambil sikap slowing down.

“Sehingga atas hal tersebut, ibu ketua umum, Ibu Megawati, terkait amandemen, sudah menegaskan bahwa kebijakan PDI Perjuangan adalah slowing down, terkait dengan amandemen UUD’45,” tuturnya.

Sebaliknya, dalam upaya membantu rakyat dalam mengatasi pandemi diperlukan suasana kehidupan politik yang kondusif.

Maka dari itu, PDIP lebih mendorong energi positif, energi gotong royong bagi kepentingan bangsa dan negara jauh di atas kepentingan partai politik.

“Jadi terkait dengan amandemen, sekali lagi, langkah untuk slowing down terhadap hal tersebut jadi kebijakan yang diambil karena skala prioritas kita adalah masalah pandemi ini,” katanya.

Senada, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani juga menyatakan, memang diperlukan Haluan Negara untuk menyongsong desain Indonesia ke depan dan berkelanjutan siapa pun negara ini dipimpin. Apalagi pada 2045 nanti, umur Indonesia genap satu abad. Dan hingga saat ini, Indonesia belum pernah memiliki desain 1 abad Indonesia itu, baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan aspek lainnya. Seharusnya itu perlu ada desainnya, termasuk cara dan alat yang diperlukan untuk mencapainya.

“Kita Republik Indonesia dimerdekakan. Bukan hanya untuk 100 tahun, tapi untuk 200 tahun, 300 tahun, dan beratus-tahun yang akan datang. Itu sebabnya kemudian Haluan Negara yang dipikirkan itu menjadi pemikiran para pemimpin kita supaya desain negara yang panjang bisa menjadi berkesinambungan,” kata Muzani.

Dia mengaku isu ini dibicarakan juga di dalam pertemuan di antara pimpinan kedua partai. “Tetapi sekali lagi, akhirnya kita menunggu beberapa hal yang sedang dipersiapkan oleh MPR,” kata Muzani yang juga menjabat Wakil Ketua MPR.

Kedua pihak bertemu di kantor pusat DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/8/2021). Jajaran DPP PDIP dipimpin Hasto, bersama jajaran pimpinan partai. Yakni Komarudin Watubun, Yasonna Laoly, Utut Adianto, Eriko Sotarduga, Ahmad Basarah, Djarot Saiful Hidayat, Sri Rahayu, Bambang Wuryanto, Sadarestuwati, dan Nusyirwan Soedjono.

Sementara Sekjen Gerindra Ahmad Muzani datang bersama 9 orang jajaran pimpinan di DPP Gerindra. Diantaranya adalah Prasetio Hadi, Puti Sari, Susi Marleni, Andre Rosiade, dan Moreno Soeprapto.