Detail

Politisi PKS Apresiasi Pembatalan Perpres Tentang Miras

Selasa, 2 Maret, 2021, 18:30 WIB
Penulis: Andre Pradana

MCMNEWS.ID – Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Sri Lintang Rosi Aryani, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang membatalkan Perpres tentang investasi minuman keras (miras).

Menurut Lintang, kebijakan Jokowi yang membatalkan Perpres Nomor 10 tahun 2021 adalah langkah yang tepat.

“Pemerintah seharusnya menjaga nilai-nilai dasar negara dan konstitusi, menghadirkannya dalam kebijakan negara di berbagai sektor, bukan malah menciderainya atas nama pragmatisme ekonomi,” kata Lintang, kepada Mcmnews.id, Selasa, (2/3/2021).

“Kami mengingatkan agar jangan sampai kebijakan negara kehilangan arah,” lanjutnya.

Politisi PKS itupun mengungkapkan, selama ini minuman keras masuk kedalam daftar bidang usaha tertutup, yang artinya terbatas dengan syarat-syarat yang ketat.

Melalui peraturan tersebut, lanjutnya, pelanggaran penjualan dan peredaran miras dapat terjadi dimana-mana dan menjadi faktor utama timbulnya kriminalitas, keonaran sosial, dan gangguan kamtibmas.

“Di samping pertimbangan moral Pancasila dan UUD 1945, Pemerintah semestinya mempertimbangkan ekses miras yang merusak tatanan sosial dan mengancam generasi bangsa,” tuturnya.

“Persoalan fundamental dan elementer seperti ini seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Ini merupakan tugas kita bersama untuk menjaga generasi bangsa dari bahaya miras,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam tayangan video YouTube Sekretariat Presiden.

Keputusan tersebut diambil setelah Jokowi menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan serta pemerintah daerah.