TintaOtentik.co – Organisasi kepemudaan Suara Kreasi Anak Bangsa (SKAB) secara tegas menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk narasi maupun ajakan yang mengarah pada pembentukan “Gerakan 98 Jilid 2”.

SKAB menilai gerakan tersebut sudah tidak relevan dengan tantangan zaman dan justru menyimpan potensi besar memicu polarisasi serta instabilitas sosial di tanah air.

Wakil Ketua SKAB, Hendra Sanjaya, S.Kom., menjelaskan bahwa sistem demokrasi di Indonesia saat ini telah matang dan menyediakan berbagai ruang konstitusional resmi.

Wadah tersebut dapat digunakan masyarakat untuk melayangkan kritik, menyalurkan aspirasi, maupun melakukan koreksi terhadap kinerja pemerintah tanpa harus memantik konflik sosial atau ketidakpastian nasional.

“Kami menghormati kebebasan berpendapat dan hak masyarakat untuk mengkritik pemerintah. Namun kami menolak setiap narasi yang mengajak masyarakat untuk mengulang situasi politik seperti tahun 1998. Indonesia membutuhkan solusi dan gagasan, bukan eskalasi konflik,” tegas Hendra dalam keterangannya.

Hendra mengingatkan agar esensi reformasi tidak dipandang secara sempit. Menurutnya, peristiwa sejarah tersebut merupakan sebuah pelajaran mahal yang harus ditebus dengan penderitaan rakyat pada masanya.

“Reformasi tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai momentum pergantian kekuasaan, tetapi juga sebagai pelajaran mahal yang dibayar dengan penderitaan rakyat. Generasi muda tidak boleh terjebak pada romantisme politik yang menjadikan kerusuhan, konflik sosial, atau instabilitas sebagai instrumen perubahan. Indonesia membutuhkan perbaikan, bukan kehancuran dan Indonesia membutuhkan solusi, bukan provokasi,” urai Hendra panjang lebar.

Fokus pada Penguatan Daya Saing dan Ekonomi

Menurut pandangan SKAB, fokus utama bangsa hari ini seharusnya diarahkan pada pemulihan dan penguatan sektor ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru, peningkatan mutu pendidikan, pemberantasan korupsi, hingga pembenahan tata kelola pemerintahan.

Hendra menilai, energi serta kreativitas generasi muda nasional mestinya dipusatkan untuk mengawal setiap kebijakan publik, meningkatkan daya saing global, serta melahirkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat luas.

“Kritik kepada pemerintah harus tetap disampaikan secara tegas dan objektif. Namun kritik tersebut harus berada dalam koridor demokrasi dan konstitusi, bukan melalui ajakan yang dapat menimbulkan kegaduhan politik maupun ketidakstabilan nasional,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hendra juga merangkul seluruh elemen organisasi kepemudaan, kelompok mahasiswa, serta masyarakat sipil untuk tetap merawat persatuan dengan mengedepankan ruang dialog yang konstruktif.

“Perubahan tidak selalu lahir dari kemarahan. Perubahan yang berkelanjutan lahir dari gagasan, kerja keras, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan bangsa,” kata Hendra.

Sebagai representasi kelompok muda, SKAB menyatakan komitmennya untuk terus menyuburkan budaya kritik yang sehat dan bertanggung jawab demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.

Kondisi Indonesia Hari Ini Jauh Berbeda dengan Era 1998

Lebih lanjut, Hendra membedah perbedaan fundamental antara kondisi Indonesia saat ini dengan situasi kelam pada tahun 1998 silam.

Kala itu, Indonesia dihantam oleh krisis multidimensi yang akut secara bersamaan, mulai dari runtuhnya sektor ekonomi, kemacetan politik, krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara, hingga kerawanan keamanan yang masif.

Sebaliknya, meski saat ini Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi global, struktur negara dinilai jauh lebih tangguh karena memiliki instrumen fiskal, moneter, serta kelembagaan yang jauh lebih matang ketimbang era pra-Reformasi.

Hendra pun menyayangkan sikap sebagian kelompok yang sengaja memanfaatkan isu pelemahan ekonomi global saat ini sebagai alat justifikasi politik.

Manuver tersebut diduga sengaja dilakukan demi membangun narasi pergantian kekuasaan di luar koridor mekanisme demokrasi yang telah disepakati bersama.