MCMNEWS.ID – Pemerintah daerah didorong untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang benar-benar mengakomodasi kebijakan nasional sekaligus berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hal ini ditekankan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Restuardy Daud, saat membuka Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun 2026 yang digelar baru-baru ini.

Restuardy menyatakan, pentingnya pemerintah daerah segera mengintegrasikan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, serta 8 Quick Wins ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Integrasi ini diperlukan baik untuk jangka menengah melalui RPJMD 2025–2029 maupun tahunan lewat RKPD 2026.

“Visi-misi kepala daerah harus nyambung dengan RPJMN 2025–2029. Kita ingin ada kesinambungan yang kuat antara pusat dan daerah,” tegasnya, dalam keterangan yang diterima redaksi pada Senin (2/6/2025).

Dalam rangka memastikan konsistensi arah pembangunan, pemerintah daerah juga diminta untuk menyesuaikan RKPD 2025 agar tetap sejalan dengan dinamika dan prioritas kebijakan nasional ke depan.

Penyesuaian ini mengacu pada Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 serta Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025.

Kemendagri juga telah mengadakan Rakortekrenbang sebagai wadah sinergi antara program prioritas nasional dan kapasitas daerah. Forum tersebut menjadi ajang penyusunan panduan teknis RKPD 2026 serta memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional.

Dalam forum yang sama, Restuardy juga menyoroti kemajuan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Ia menyampaikan apresiasi atas pencapaian indikator makro dalam tiga tahun terakhir, seperti pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 persen, penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan ketimpangan pendapatan yang relatif terkendali.

“Kami juga mengapresiasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kepri yang terbaik di wilayah kepulauan. Ini perlu jadi motivasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik,” lanjutnya.

Namun demikian, dari sisi keuangan daerah, ia mencatat bahwa realisasi pendapatan dan belanja APBD Kepri tahun 2024 masih berada di bawah rata-rata nasional. Meski demikian, tren pada awal tahun 2025 menunjukkan arah yang lebih positif, meski tetap membutuhkan percepatan.

Di sisi lain, daerah juga didorong untuk memperkuat dukungan terhadap sejumlah program strategis nasional, termasuk upaya mewujudkan kemandirian pangan, distribusi makanan bergizi gratis, pemberdayaan koperasi desa, serta pembangunan kawasan perbatasan berbasis ekonomi hijau.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan bahwa dalam lima tahun terakhir, Kepri mampu menghadapi berbagai tantangan dengan hasil yang membanggakan. Ia menilai bahwa fondasi ekonomi daerah semakin kokoh, dibuktikan oleh berbagai capaian ekonomi.

Ansar menambahkan bahwa Pemprov Kepri terus mengedepankan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti penguatan layanan dasar dan pemberian bantuan sosial. Di sektor ekonomi, pemerintah daerah juga terus memperbaiki iklim investasi agar lebih menarik dan kondusif bagi investor.

Pemprov aktif mendorong kemudahan perizinan sebagai salah satu langkah strategis untuk mendorong masuknya modal dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, tentunya dengan tetap berlandaskan regulasi yang berlaku.

Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga warga untuk turut terlibat dalam pembangunan.

“Pembangunan daerah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Kita perlu gotong royong dari semua elemen, agar setiap program yang dirancang benar-benar memberi dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tutupnya.