MCMNEWS.ID | Jakarta – Mantan Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi berpendapat. Mantan napi koruptor seharusnya tidak boleh ikut dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) karena mereka sudah cacat moral.

Pernyataan tersrbut dikatàkannya, setelah dikabulkannya sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang dimuat dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada oleh MK.

Menurut Anggoya Komisi II DPR ini, semestinya mantan narapidana tak boleh lagi mencalonkan diri maju pilkada, karena dia sudah termasuk cacat moral. Sedangkan orang mau jadi pegawai saja harus ada SKCK, apalagi ini jadi pemimpin daerah,” tegas Johan Budi.

Sebaiknya, Implementasi aturan itu harus memiliki kekuatan dan efek jera terhadap kepala daerah yang belum tersandung kasus korupsi. Sehingga ketika Ia jadi pemimpin daerah, ia akan berhati-hati dan tidak main main dalam memimpin.

“Sekali lagi, kalau menurut saya. Jika ingin menjalankan cita-cita pemberantasan Korupsi, sebaiknya màntan napi Koruptor jangan lagi diperbolehlan ikut Pilkada,” tutup johan Budi Parlemen Senayan jakarta senin (16/12/2019).

Penulis : Ratu Ningris