Kamis, 29 Okt 2020 | WIB

Pilih Dukung Jokowi, Ferdinand Hutahaean Putuskan Mundur dari Partai Demokrat

Bang Noy
Penulis: Bang Noy
Diterbitkan: 11 Oktober 2020, 20:34 WIB
MCMNEWS.ID | Ferdinand Hutahaean menyatakan mundur dari Partai Demokrat. (Dok: Twitter @FerdinandHaean3)

MCMNEWS.ID   Ferdinand Hutahaean memutuskan mundur dari Partai Demokrat, karena mengklaim berbeda pandangan dengan garis partai. Dirinya memutuskan untuk mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Pemerintah sdg bekerja keras, tp disisi lain ada sekelompok org berpolitik utk kelompok bahkan tega rusak NKRI, sy akan lawan. SAYA MEMUTUSKAN UNTUK PERGI DAN AKAN MENGUNDURKAN DIRI..!” demikian seperti dikutip dari akun Twitter @FerdinandHaean3, Minggu (11/10/2020).

Ferdinand bakal secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada DPP Partai Demokrat, Senin (12/10). Mantan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno ini mengungkapkan alasannya pergi adalah karena berbeda sikap politik dengan partai. Termasuk soal Omnibus Law Cipta Kerja.

“Ini puncak dari dari beberapa perbedaan politik dan prinsip antara saya dengan pengurus dan sikap partai, sudah beberapa hal antara saya dan pengurus baru ini berbeda pandangan terhadap isu-isu politik,” ujar dia.

“Dan terakhir kemarin soal RUU Ciptaker ada perbedaan prinsip yang sangat mendasar sehingga saya memilih memutuskan untuk pergi sebagai sikap penghormatan saya kepada partai ini atas sikapnya dan untuk membebaskan saya bersikap ke depan,” lanjutnya.

Partai Demokrat sebelumnya menyatakan menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam rapat paripurna di DPR, Senin (5/10), Fraksi Demokrat memutuskan untuk walk out.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat menyampaikan permintaan maaf kepada buruh dan pekerja atas kegagalan partai membendung pengesahan UU tersebut.

Ia berjanji akan terus memperjuangkan harapan kaum buruh dan pekerja sebagai pihak yang paling terdampak.

Partai Demokrat juga meminta agar tak perlu buru-buru mengajukan gugatan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan gugatan ke MK justru dinilai berpotensi menambah kekecewaan masyarakat.

back-to-top