MCMNEWS.ID – Ketua Umum Suara Kreasi Anak Bangsa (SKAB), Dodi Prasetya Azhari, angkat bicara menyoal wacana pemerintah yang akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah.

Menurut Dodi, rencana tersebut sangat mengesankan pemerintah tidak memiliki empati terhadap kondisi rakyat sekarang ini.

“Di saat kondisi pandemi, banyak rakyat yang sedang kesulitan, kok pemerintah malah ingin mengenakan pajak ke produk atau jasa yang sebelumnya tidak dikenakan pajak. Apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Dodi Prasetya Azhari, kepada Mcmnews.id, Rabu (16/6/2021).

Dodi menegaskan, pendidikan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya, termasuk penyediaan anggaran 20 persen.

Selain itu, jika PPN dikenakan pada dunia pendidikan, Dodi khawatir biaya sekolah di Indonesia akan semakin mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat.

“Kebijakan PPN bidang pendidikan jelas bertentangan dengan konstitusi dan tidak boleh diteruskan,” tegasnya.

“Dampaknya akan semakin banyak anak-anak kita yang nantinya akan putus sekolah. Seharusnya pemerintah membuat program yang membantu mencerdaskan masyarakat. Wacana PPN jasa pendidikan ini sangat kontra produktif,” tambahnya.

Dodi mengungkapkan, saat ini saja, tanpa adanya pajak, banyak sekolah yang sebenarnya sudah kesulitan dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya.

“Ada di beberapa sekolah, dana BOS masih belum mencukupi untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Guru honor banyak yang belum mendapat upah yang layak. Tak jarang, pungutanpun dibebankan pada orang tua siswa,” paparnya.

Seharusnya, lanjut Dodi, pemerintah mengoptimalkan pendapatan negara dengan menggali potensi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, 29, dan Pasal 23 untuk barang impor dan konsultan asing dalam pembangunan infrastruktur. Atau sumber pendanaan sektor-sektor lainnya. Misalnya, dengan menerapkan pajak progresif.

Padahal di sisi lain, Pemerintah selalu mendengungkan sense of crisis dalam menghadapi pandemi Covid-19 sejak awal 2020. Pembatasan di segala sektor diterapkan dengan alasan penanganan pandemi.

“Rakyat mungkin bisa lolos dari keganasan virus Corona, tapi jangan pada akhirnya posisikan mereka malah menjadi korban tekanan ekonomi,” Tandasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah, sebagaimana tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam aturan tersebut, jasa pendidikan dihapus dari daftar jasa yang tidak terkena PPN. Artinya, jika revisi UU KUP ini disetujui, jasa pendidikan akan menjadi objek pajak dan dikenakan PPN.