MCMNEWS.ID – Komisi IV DPR RI Muhammad Syafrudin meminta tiap pemerintah daerah menjadikan prioritas untuk berkolaborasi dengan swasta dalam pengelolaan sampah Sebab, menurutnya, selama ini pemda belum menempatkan isu lingkungan dalam prioritas pembangunan.

“Pengelolaan lingkungan ini harus jadi prioritasi bagi seluruh pemda. Tantangannya, soal keuangan tentunya. Namun, kembali lagi, pengelolaan sampah ini tidak bisa dilihat dari apa yang dikerjakan semata,” ujar Syafrudin saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik meninjau Layanan Pengelolaan Sampah ‘Waste 4 Change’ di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (26/8/2022).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengapresiasi capaian yang telah dilakukan oleh Muhammad Bijaksana Junerosano yang telah membangun social enterprise Waste 4 Change.

Sebab, dengan adanya hal itu, dapat turut mempekerjakan ratusan orang dan menciptakan lingkungan yang bersih.

“(Pengelolaan sampah) ini sudah berdiri sejak 2014. Sudah 8 tahun. Meskipun lahannya masih sewa, namun sangat bermanfaat. Saya memimpikan bagaimana kalau seluruh kabupaten/kota di Indonesia bisa seperti ini. Coba bayangkan seluruh Indonesia bisa kolaborasi dengan swasta dalam menangani sampah,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama,Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah menilai bahwa gerakan perusahaan kewirausahaan sosial (social enterprise) ‘Waste 4 Change’ dapat menjadi ‘role model’ anak muda dalam berbakti untuk negeri melalui pengelolaan sampah.

“Jadi banyak sekali ragam pilihan untuk bakti kepada negeri. Juga sekaligus secara ekonomi ini sangat menjanjikan dan menguntungkan dan berkontribusi bagi kualitas lingkungan,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa bisnis berbasis lingkungan tersebut kian diminati anak muda karena kesadaran yang kian tumbuh dari hari ke hari.

“Bahkan, ternyata dari bisnis sampah ini, mereka (Waste 4 Change) bisa meng-hire hampir dua ratus orang dan mereka juga bisa mendatangkan investor,” ujar Luluk Jumat (26/8/2022).

Ia pun berharap seluruh pemda di Indonesia dapat mengakomodasi kepentingan pengusaha sampah, khususnya dari sisi regulasi usaha.

Sebab, dengan panduan yang jelas dari pemerintah pusat perihal peran swasta dalam kerja sama dengan pemerintah daerah, akan menciptakan ekonomi usaha yang lebih baik.

“Kalau pemerintah di satu sisi cukup tegas dalam hal law enforcement, maka ada kebutuhan bagi jasa lingkungan seperti yang dilakukan di sini yang itu dibutuhkan industri-industri yang selama ini hasilkan sampah,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IV tersebut.