Rabu, 21 Okt 2020 | WIB

Kapitra Ampera Menduga Ada Agenda Tersembunyi Dalam Aksi 1310

Bang Noy
Penulis: Bang Noy
Diterbitkan: 12 Oktober 2020, 19:31 WIB
MCMNEWS.ID | Politisi PDI Perjuangan DR Kapitra Ampera SH MH. (Dok: Istimewa)

MCMNEWS.ID – Ketua Umum Tim Advokasi Pembela Agama dan Negara (TAPA), Kapitra Ampera, menduga adanya agenda tersembunyi dari aksi unjuk rasa yang kabarnya akan kembali digelar pada Selasa (13/10/2020) mendatang.

Dugaan Kapitra terlihat dari himbauan sekelompok orang untuk ikut dalam demonstrasi yang diberi nama AKSI 1310 untuk menolak UU Cipta Kerja dan penolakan-penolakan lainnya di depan Istana Negara RI.

Bahkan menurutnya, Masyarakat hingga pelajar dijadikan alat untuk kepentingan politik agar menjatuhkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pemegang kekuasaan.

“Anehnya aksi yang akan dilakukan pada selasa, 13 Oktober 2020 tersebut tidak hanya menyoroti Undang-Undang Cipta Kerja, namun juga berkaitan dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), yang telah ditunda pembahasannya oleh pemerintah,” kata Kapitra, dalam keterangan tertulis yang diterima Mcmnews.id, Senin, (12/10/2020).

“Hal ini diduga sengaja kembali diangkat dan dibahas untuk mengingatkan masyarakat dengan hoax lama dan membuat ricuh, dengan tujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah,” lanjutnya.

Politikus PDI Perjuangan itupun menjelaskan, RUU HIP tidaklah relevan dan urgen untuk kembali dijadikan alasan demonstrasi saat ini, begitupun terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan, terbuka peluang untuk membantah, merevisi dan mengubah Undang-Undang secara Konstitusional melalui Uji Materil ke Mahkamah Konstitusi.

“Namun, jika benar dugaan adanya agenda tersembunyi Aksi untuk menjatuhkan pemerintah dengan cara-cara yang tidak konstitusional, maka hal tersebut merupakan tindakan Makar sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan 107 KUHP,” jelasnya.

“Apalagi, jika seruan-seruan ketidakpercayaan dan ajakan menjatuhkan pemerintah dilakukan oleh orang-orang yang selama ini pernah melakukan perbuatan yang diduga sebagai perbuatan makar, namun masih berstatus penahanan yang ditangguhkan/belum dihentikan penyidikannya,” lanjutnya.

Dikatakan Kapitra, Bahwa benar Negara menjamin hak-hak rakyatnya untuk mengemukakan pendapat didepan umum. Namun dalam keadaan pandemi saat ini, menurutnya ada hal-hal yang lebih penting harus dijaga bersama seperti menghindari terjadinya penyebaran virus Covid-19.

“Demonstrasi yang akan mengumpulkan banyak massa sangat berpotensi menimbulkan cluster baru penyebaran Virus Covid-19. Di. masa Pandemi saat ini, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (salus Populi Suprema Lef Esto),” tandasnya.

back-to-top