MCMNEWS.ID – Peran BUMN dalam melakukan strategi pemulihan ekonomi dengan memprioritaskan Unit UMKM dinilai sangat penting.

Demikian dikatakan Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, dalam keterangannya dikutip dari Parlementaria, Selasa, (8/6/2021).

Menurutnya dengan menciptakan rantai pasok domestik yang terintegrasi dan mendorong produktivitas hingga ke rantai pasok global akan mengurai berbagai persoalan mulai dari pelaku usaha besar hingga kecil di daerah-daerah.

“Saya meminta Kementerian BUMN dapat melibatkan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa di BUMN sehingga serapannya maksimal. Salah satu bentuk nyata dalam peran kemeterian adalah dengan memiliki program insentif dan kemudahan birokrasi membantu UMKM agar lebih berdaya di masa pandemi ini,” tutur Nevi.

Politisi PKS itupun menyoroti pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN Tahun 2022 dan Rencana Kerja Program Kementerian Tahun 2022 di lingkungan Kementerian BUMN untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya nasional.

Penganggaran di Kementerian BUMN menjadi salah satu kategori sumber daya pembangunan yang perlu ditingkatkan efektifitasnya.

Nevi menyampaikan, anggaran Kementerian BUMN selama 2 tahun terakhir ini menyusut. Pada APBN 2021, pagu anggaran Kementerian BUMN hanya Rp228,59 miliar. turun Rp31,54 miliar atau 12,12 persen dari realisasi anggaran pada 2020 yang mencapai Rp260,13 miliar.

“Sebuah pertanyaan besar yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana BUMN dapat semakin maju dan berkembang terutama dalam menghadapi persaingan global dengan adanya penyusutan APBN. Terlebih lagi, pernah ada janji atau statement dari Pak Menteri BUMN yang tidak akan meneriman dana APBN. Saya berharap untuk mengurus negara ini mesti serius dan terukur,” ucap Nevi.

Dikatakannya, dalam masa pandemi Covid-19 ini yang belum berakhir, Kementerian BUMN perlu berperan secara pro-aktif untuk mendukung pemulihan sektor industri pengolahan Nasional. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan belanja BUMN untuk produk dalam negeri.

Ia menguraikan, dalam RKP 2022, arah kebijakan fiskal 2022 adalah penguatan PNBP. Ini dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan Negara dan hibah. Salah satu strategi penguatan PNBP adalah optimalisasi penerimaan dividen dari BUMN dengan mempertimbangkan aspek kesinambungan dan mitigasi risiko, penataan serta efisiensi kinerja BUMN. Di sisi lain masih banyak BUMN yang sakit, merugi dan bermasalah secara keuangan.

“Kementerian BUMN harus mampu lebih cepat dalam menata BUMN ini, sehingga kinerjanya semakin efisien. Bukan malah membuat gaduh dengan menempatkan ‘orang yang tidak kredibel’ dalam jajaran direksi dan komisaris, seperti yang ramai belakangan ini terjadi di salah satu BUMN. Ini pelajaran penting untuk Menteri BUMN,” katanya.