Selasa, 29 Sep 2020 | WIB

Kena Pungli Rp. 50.000, LBH Keadilan Lapor Ketua PN Tangerang

Bang Noy
Penulis: Bang Noy
Diterbitkan: 07 Februari 2020, 15:04 WIB
MCMNEWS.ID | Staf LBH Keadilan, Cindy Puspita Sari membuat laporan pungli. (Dok : Istimewa)

MCMNEWS.ID – Praktek Pungutan Liar atau Pungli masih terus terjadi di Pengadilan Negeri Tangerang. Kamis (6/2) kami telah melaporkan praktek pungli yang terjadi di PN Tangerang kepada Ketua Pengadilan.

Seperti yang dituturkan Abdul Hamim Jauzie selaku ketua pengurus LBH Keadilan kepada MCMNEWS.ID, Kejadian berawal dari pendaftaran Surat Kuasa pada Rabu (5/2) kemarin. Melalui Staf LBH Keadilan Cindy Puspita Sari telah mendaftarkan tiga Surat Kuasa di PN Tangerang melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Kami telah melaporkan praktik pungli yang terjadi di PN Tangerang kepada Ketua PN Tangerang,” kata pengacara dari LBH Keadilan, Cindy Puspita Sari kepada wartawan, Kamis (6/2/2020).

Sesuai aturan, biaya pendaftaran yaitu sebesar Rp 10 ribu per pendaftaran surat kuasa. Namun petugas pendaftaran hanya mengembalikan uang sebesar Rp. 50 ribu dari uang Rp. 100 ribu yang diberikan awalnya dan itu tanpa memberikan kwitansi. Padahal dengan mendaftarkan tiga surat kuasa biaya yg dibayarkan seharusnya cuma Rp. 30 ribu .

“Saya memberikan uang Rp 100 ribu, satu-satunya uang yang ada di dompet. Namun kemudian petugas tidak memberikan kwitansi dan juga tidak memberikan uang kembalian seperti yang seharusnya,” ujar Cindy.

Abdul Hamim Jauzie selaku Direktur LBH Keadilan begitu marah saat mendengar kejadian tersebut langsung mengarahkan Staff nya untuk meminta kwitansi tersebut.

“Staf saya kemudian keluar ruangan PTSP dan menghubungi saya menceritakan perihal biaya pendaftaran Surat Kuasa tersebut. Saya kemudian meminta Cindy untuk meminta kuitansi kepada petugas” ujar pria yang lebih akrab dipanggil Hamim ini.

”Bila memang biaya pendaftaran surat kuasa Rp. 10.000, per surat , maka seharusnya biaya yang dibayarkan Rp.30.000 saja, itu pun tentunya harus ada tanda terima. Jika tidak maka praktek demikian termasuk Pungli” tegas Hamim.

Dalam surat pengaduannya, LBH Keadilan meminta agar Ketua PN Negeri Tangerang memerintahkan kepada petugas yang melakukan Pungli untuk mengembalikan uang sisanya. Kemudian Meminta kuitansi atas pembayaran pendaftaran Surat Kuasa sebesar Rp. 30 ribu dan menghimbau agar Ketua PN Tangerang melakukan upaya – upaya penghentian praktek – praktek Pungli di PN Tangerang.

back-to-top