Detail

Jutaan Data Strategis Dijebol, Sukamta meminta Pemerintah harus Segera Evaluasi

Wednesday, 15 September, 2021, 18:17 WIB
Penulis: Ginan

MCMNEWS.ID – Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, meminta keseriusan dalam melindungi data dan situs strategis milik pemerintah. Ia juga menyarankan untuk mengevaluasi serta membenahi tata kelola data dan dunia siber di Indonesia secara menyeluruh. 

Menurutnya, kasus pembobolan jutaan data telah berulang kali terjadi, namun pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai kementerian leading sector yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi seperti macan ompong.

 “Auman-nya kencang tapi tidak bisa ‘menggigit’. Kasus penipuan online, pembobolan jutaan data seperti angin lalu tak jelas arahnya. Kominfo sebatas bisa memblokir situs-situs porno, judi, penipuan, SARA dan lain-lain,” kata Sukamta dalam keterangan persnya, dilansir dari Parlementaria, Selasa (14/9/2021).

Sukamta mengatakan, bobolnya data kementerian dan lembaga ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah, khususnya Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN) dan Kominfo untuk menjaga dan melindungi dunia siber.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini mengaku khawatir ada data-data lain yang mengalami kebocoran, setelah sebelumnya terjadi kebocoran data dunia bisnis dan kesehatan.

“Bukan berarti bidang politik tidak ada kebocoran. Ini hanya soal waktu saja, kapan akan terungkap kebocoran datanya,” ujarnya.

Legislator Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut meyakini bahwa serangan hacker di bidang politik lebih kuat daripada ekonomi, kesehatan, dan sosial.

Sukamta juga memberikan catatan lain atas maraknya serangan hacker berasal dari China. Menurutnya, serangan secara massif di berbagai negara yang menjalin kerjasama ekonomi seperti Indonesia saat ini penting untuk diperhatikan.

“Indonesia bekerjasama dengan China di bidang ekonomi, namun menjadi aneh ketika data-data strategis di kementerian dan lembaga disasar oleh hacker China. Apakah ini murni peretasan untuk tujuan prestise dan ekonomis bagi nama kelompok hacker ataukah peretasan ini terjadi secara terstruktur dengan tujuan selain ekonomi,” jelasnya.

The Record berdasarkan laporan dari Insikt Group, divisi riset ancaman siber milik Recorded Future menemukan ada ada 10 kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia termasuk BIN yang dibobol Mustang Panda Group asal China.

Mereka menemukan bahwa pada bulan April 2021, ada malware PlugX dari Mustang Panda di dalam jaringan pemerintah Indonesia.

Sukamta menilai, spionase oleh Mustang Panda kemungkinan bukan satu-satunya upaya pembobolan data-data strategis.

“Bisa jadi ada yang lain, namun belum terungkap. Maka tugas BSSN ialah menangkal dan mengungkap setiap spionase data strategis Indonesia agar kasus-kasus pembobolan data bisa tuntas,” imbuh Sukamta sembari menambahkan, bila ditemukan kejadian tersebut merupakan spionase yang direncanakan. Ia meminta dengan tegas Indonesia perlu melakukan protes kepada Pemerintah China.

Sementara itu, Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto memastikan server lembaganya saat ini dalam kondisi aman terkendali. Pernyataan tersebut merupakan sebagai bantahan atas laporan adanya sekelompok hacker China yang meretas jaringan milik 10 instansi Pemerintah Indonesia termasuk BIN.

“Hingga saat ini server BIN masih dalam kondisi aman terkendali dan tidak terjadi hack sebagaimana isu yang beredar bahwa server BIN diretas hacker asal China,” ujar Wawan.

Kendati demikian, lanjut Wawan, BIN tengah terus mendalami dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait kebenaran informasi peretasan server BIN maupun kementerian atau lembaga lainnya. Selain itu, BIN juga telah bekerja sama dengan BSSN, Kominfo serta lembaga pemerintah lainnya.

Menurutnya, BIN selalu melakukan pengecekan secara berkala terhadap sistem yang berjalan untuk memastikan bahwa server tersebut tetap berfungsi dengan normal.

“Serang siber terhadap BIN adalah hal yang wajar, mengingat BIN terus bekerja untuk menjaga kedaulatan NKRI dan mengamankan kepentingan nasonal rakyat Indonesia,” jelasnya.