Senin, 21 Sep 2020 | WIB

Menghadapi Covid-19 : Berikut Adalah Jenis-Jenis Karantina Berdasarkan Undang-Undang Yang Perlu Diketahui

Avatar
Penulis: Andre Pradana
Diterbitkan: 04 April 2020, 19:51 WIB
MCMNEWS.ID | (Dok : Ilustrasi)

MCMNEWS.ID – Pemerintah terus berupaya mengambil langkah-langkah guna meminimalisir penyebaran wabah Virus Corona Covid-19 di Indonesia.

Terbaru, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk meminimalisir penyebaran Virus yang sudah memakan korban 191 orang meninggal tersebut.

Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa terdapat 4 jenis karantina yakni karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pengambilan kebijakan Karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Berikut adalah penjelasan jenis-jenis karantina menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 :

1. Karantina Rumah

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa karantina rumah dilaksanakan pada situasi ditemukannya kasus Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah.

Karantina Rumah tersebut dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah, Barang, atau Alat Angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus. Kasus kedaruratan yang terjadi hanya didalam satu rumah dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani kasus.

Sementara itu, sebelum melakukan Karantina Rumah, Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada penghuni rumah sebelum melaksanakan tindakan Karantina Rumah. Selama melakukan Karantina Rumah, penghuni rumah yang dikarantina selain kasus, dilarang keluar rumah selama waktu yang telah ditetapkan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.

Dalam Undang-Undang itu juga dijelaskan, Selama penyelenggaraan Karantina Rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam Karantina Rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

2. Karantina Wilayah

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Karantina Wilayah dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut.

Sebelum melakukan Karantina Wilayah, Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat. Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh Pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.

Ketika memberlakukan Karantina Wilayah, anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Jika selama masa Karantina Wilayah ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan Isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.

Ketika memberlakukan Karantina Wilayah, dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam Karantina Rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

3. Karantina Rumah Sakit

Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa Kegiatan Karantina Rumah Sakit merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Karantina Rumah Sakit dilaksanakan kepada seluruh orang yang berkunjung, orang yang bertugas, pasien dan Barang, serta apapun di suatu rumah sakit bila dibuktikan berdasarkan hasil konfirmasi laboratorium telah terjadi penularan penyakit yang ada di ruang isolasi keluar ruang isolasi.

Sebelum melaksanakan Karantina Rumah Sakit, Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada orang yang berkunjung, orang yang bertugas di rumah sakit, dan pasien. Rumah sakit yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh Pejabat Karantina Kesehatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.

Dijelaskan juga, seluruh orang, Barang, dan/atau hewan yang berada di rumah sakit yang dikarantina tidak boleh keluar dan masuk rumah sakit.

Sementara itu, dalam pasal 58 disebutkan, selama dalam tindakan Karantina Rumah Sakit, kebutuhan hidup dasar seluruh orang yang berada di rumah sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

4. Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa, Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Sementara itu, mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah.

back-to-top