Detail

Ketua MPR RI: UUD 1945 Bukan Kitab Suci, Terbuka untuk Amandemen

Thursday, 19 August, 2021, 9:31 WIB
Penulis: Bang Noy

MCMNEWS.ID     –   Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa MPR sudah memiliki rencana waktu terkait kapan  amendemen terbatas UUD 1945 dilakukan. Namun, dirinya tidak menjelaskan secara detail kapan waktunya.

“Ada, berdasarkan rapat kami dengan badan pengkajian dan pimpinan ada time table-nya,” ujar Bamsoet, Rabu kemarin (18/8).

Bamsoet, sapaan akrabnya, menyebut konstitusi bukan kitab suci.

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memang bukanlah kitab suci, karenanya tak boleh dianggap tabu jika ada kehendak melakukan penyempurnaan,” kata Bamsoet dalam sambutannya.

Bamsoet mengatakan konstitusi secara alamiah akan terus berkembang sesuai dinamika masyarakat. Di masa sebelum Reformasi, kata dia, UUD 1945 sangat dimuliakan secara berlebihan. Pemuliaan berlebihan itu disebutnya terlihat dari tekad MPR untuk melaksanakannya secara murni dan konsekuen dan tak berkehendak melakukan perubahan.

Bambang mengatakan, saat baru menjadi Ketua MPR, para pimpinan parpol banyak memberikan masukan mengenai wacana amendemen.

“Banyak masukan yang kami terima, ada yang khawatir, setengah khawatir, dan ada yang mengatakan harus dilakukan amendemen terbatas. Karena itu masih situasional dan belum seragam,” jelasnya.

Bamsoet juga menyebut amandemen konstitusi akan terbatas dan hanya fokus pada pokok-pokok haluan negara (PPHN), tidak akan melebar pada perubahan pasal lain.

Bambang menyebutkan, banyak pihak ingin agar MPR menyikapi berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang, yaitu mendorong lembaga itu kembali memiliki wewenang menetapkan haluan negara.

Ia menjelaskan, selama ini Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) hanya diatur dalam undang-undang. Sedangkan, MPR periode 2014-2019 mendorong agar PPHN memiliki payung hukum lebih kuat melalui Ketetapan MPR.

“Payung hukum PPHN melalui Tap MPR RI itu agar semua patuh dan tidak bisa ‘ditorpedo’ oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu),” tutur dia.

Bamsoet menyebut PPHN diperlukan untuk memastikan potret wajah Indonesia 50-100 tahun mendatang.

“50-100 tahun yang akan datang, yang penuh dengan dinamika perkembangan nasional, regional dan global sebagai akibat revolusi industri, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi,” ungkapnya.

Bambang mengklaim, banyak pihak menginginkan agar MPR berwenang menetapkan haluan negara sebagai arah bangsa dalam jangka panjang.

Menurut dia, hal itu karena Indonesia akan memasuki tahun emas di mana memiliki berbagai keunggulan seperti bonus demografi dan jumlah usia produktif yang berlimpah sehingga dibutuhkan perencanaan yang visioner.