MCMNEWS.ID – Penetapan kawasan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026 menuai sorotan tajam.
Di tengah polemik tersebut, publik juga dihadapkan pada wacana translokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Ujung Kulon menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Menyikapi dua persoalan krusial ini, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Banten angkat bicara.
Ketua GMNI Banten, Zein Nasution, menegaskan bahwa kedua isu tersebut tidak boleh dipandang sebagai hal yang berdiri sendiri tanpa adanya kajian komprehensif terhadap ancaman ekologis di tanah jawara.
Menurut Zein, ketika negara berwacana memindahkan satwa langka demi alasan keselamatan populasi, pemerintah pusat juga wajib memastikan bahwa kebijakan tata ruang di sekitar kawasan penyangga tidak justru membuka celah bagi masuknya ancaman ekologis baru yang merusak rumah masa depan satwa dilindungi tersebut.
“Ketika negara berbicara mengenai pemindahan satwa langka demi keselamatan dan keberlanjutan populasinya, negara juga harus memastikan bahwa seluruh kebijakan pengelolaan ruang di sekitar habitatnya tidak justru membuka ruang bagi ancaman ekologis baru,” tegas Zein Nasution dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Zein menambahkan, Badak Jawa bukan sekadar ikon pariwisata semata, melainkan mahkota keanekaragaman hayati sekaligus identitas kultural masyarakat Banten yang wajib dilindungi dari segala bentuk kerusakan lingkungan.
Berlandaskan perspektif Marhaenisme dan semangat berdikari Bung Karno, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh tunduk pada kepentingan eksploitasi sesaat yang mengorbankan kelestarian alam serta keselamatan rakyat.
GMNI Banten menilai penetapan perairan Ujung Kulon dalam peta WUP Kementerian ESDM, meski belum menjadi izin operasi, tetap menuntut transparansi penuh ihwal dasar kajian, potensi komoditas, hingga sinkronisasi tata ruang daerah.
Berikut adalah lima poin tuntutan tegas yang disampaikan oleh GMNI Banten:
- Mendesak Kementerian ESDM untuk membuka secara transparan dasar kajian dan pertimbangan penetapan perairan sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan.
- Mendesak Pemerintah Pusat dan Pemprov Banten agar melakukan evaluasi lintas sektor terhadap penetapan WUP dengan memprioritaskan status konservasi, daya dukung lingkungan, serta tata ruang kawasan.
- Mendesak Kementerian Kehutanan untuk mengedepankan perlindungan habitat asli Badak Jawa serta memastikan setiap wacana translokasi didasarkan pada kajian ilmiah transparan dan orientasi jangka panjang.
- Meminta pemerintah menjamin keterlibatan masyarakat lokal, akademisi, organisasi lingkungan, dan elemen masyarakat sipil dalam setiap proses pengambilan kebijakan strategis terkait Ujung Kulon.
- Mendorong peninjauan kembali kebijakan pemanfaatan ruang yang berpotensi memicu instabilitas serta konflik antara kepentingan bisnis ekstraktif dan perlindungan kawasan konservasi mutlak.
Menutup pandangannya, Zein Nasution mengingatkan bahwa fokus utama negara seharusnya bukan sekadar memindahkan satwa ke wilayah lain, melainkan memastikan keamanan rumah tempat mereka hidup selama ini dari ancaman kerusakan ekologis yang masif.
“Jangan sampai kita sibuk mencari tempat baru untuk menyelamatkan Badak Jawa, tetapi abai memastikan keamanan rumah tempat mereka hidup selama ini. Ujung Kulon bukan sekadar hamparan peta dan potensi sumber daya alam, melainkan rumah bagi kehidupan yang tidak dapat digantikan oleh kepentingan ekonomi sesaat,” pungkas Zein.