Detail

Berikan Santunan Jelang 6 Hari Pencoblosan, Walikota Tangsel Dilaporkan ke Bawaslu

Jumat, 4 Desember, 2020, 14:10 WIB
Penulis: Andre Pradana

MCMNEWS.ID – Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany, kembali dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel.

Kali ini, Airin dilaporkan karena melakukan kegiatan santunan di 54 Kelurahan yang ada di Kota Tangsel disaat pelaksaan pencoblosan menjelang 6 hari lagi. Kegiatan tersebut diduga menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon).

“Terlihat ada sebuah foto kegiatan di Kelurahan Kedaung Pamulang yang didalamnya saudari Airin Rachmi Diany mengapit seorang nenek dengan Latar belakang Foto Paslon Nomor urut 3 (Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan, red),” kata Koordinator Team Advokasi Untuk Tangerang Selatan (TAUT), Rizal Khoirur Roziqin, kepada Mcmnews.id melalui keterangan tertulis, ditulis Jumat, (4/12/2020).

“Kami tidak menolak kegiatan santunan ini, tapi kami mempertanyakan kenapa kegiatan ini dilaksanakan di hari-hari menjelang pencoblosan. Apakah kegiatan ini tidak bisa ditunda sampai setelah hari pencoblosan, kenapa mesti dipaksakan hingga di hari tenang pun kegiatan ini dilaksanakan,” lanjutnya.

Rizal mengungkapkan, kegiatan Airin tersebut diduga melanggar Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

“Dengan demikian, kami membuat laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan yang diduga telah dilakukan oleh Airin Rachmi Diany Selaku Walikota Tangerang Selatan   kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan untuk ditindaklanjuti,” tandasnya.

Berikut adalah bunyi Pasal 71 Ayat 3 : “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih“.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra-PAN DPRD Kota Tangsel, Ahmad Syawqi, juga meminta agar acara seremonial menjelang pencoblosan ditunda terlebih dahulu.

Menurut Syawqi, dengan ditundanya acara seremonial semacam itu, maka pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan bisa berjalan dengan demokratis dan bermartabat

“Kami bukan tidak mendukung program pemberian santunan tapi kami meminta Pemkot Tangsel sensitive dan menunda kegiatan tersebut hingga Setelah Hari Pencoblosan. Kami menduga program tersebut bisa menguntungkan salah satu calon dan merugikan calon lain,” kata Syawqi, beberapa waktu lalu, Kamis, (3/12/2020).

Kirim Tulisan

Kirimkan tanggapan anda dan komentar anda yang berkaitan dengan keluahan pelayanan publik dan konsumen
Kirimkan suara anda

Tag Popular

#Corona

#Gempa Bumi

#Bencana Alam

#Banjir

#PSBB DKI Jakarta