MCMNEWS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) dinilai tidak sinkron dalam menjalankan kebijakan pemutusan mata rantai penyebaran covid-19.

Demikian dikatakan Ketua Fraksi Gerindra-PAN DPRD Kota Tangsel, Ahmad Syawqi, dalam keterangannya kepada Mcmnews.id, Senin, (11/01/2021).

Syawqi menyayangkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ataupun Kelurahan yang melakukan inisiasi dalam mengumpulkan masyarakat ketika mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai (BST).

“Berarti ada distribusi kebijakan yang tidak sampai kebawah ini, itu tidak diindahkan oleh pelaksana-pelaksana dari penerjemah pengambil kebijakan itu yang pertama. Pastinya (perlu) ketegasan Walikota atas kejadian-kejadian seperti ini,” kaya Syawqi.

Syawqi pun menyinggung soal penerapan pendistribusian yang dinilai tidak memiliki inovasi. Lanjut Syawqi, hal itu jauh dari kata cerdas dan modern.

“Kita melihat minimnya inovasi yang dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan. Padahal dalam beberapa hal, seperti pembelajaran jarak jauh dan kita melaksanakan meeting secara online,” terang Syawqi.

“Katanya sudah bekerjasama dengan PT POS, katanya sudah bekerjasama dulu kepada jasa-jasa distribusi seperti itu. Ya digandeng dong. Katanya kita cerdas modern religius, dimana penerjamahan cerdasnya kalau seperti ini,” tegasnya.

Politisi Partai Gerindra itupun menghimbau harus ada ketegasan dari Pemimpin Kota Tangsel terkait pendistribusian BST.

“Harus ada kebijakan tegas, bagaimana dari pemimpin-pemimpin di Kota Tangsel ini mengambil kebijakan, sinkron dulu terkait regulasinya penerapannya, secara hukum seperti apa kemudian penegasannya seperti apa,” tuturnya.

“Ini inovasinya gak ada, orang dibiarkan berkerumun, kemudian dibiarkan besok diulangi lagi. Kita minta ketegasan dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terkait apa yang sudah terjadi di Kota Tangsel,” tandasnya.