MCMNEWS.ID – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), memanggil 15 orang kader dalam video viral yang menolak hasil rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tangsel mendatang.

Wakil Ketua DPC PDIP Kota Tangsel, Drajat Sumarsono, mengatakan, pihaknya akan menangani secara serius terkait viralnya video tersebut. Dikatakan Djarat, saat ini sudah terdapat 15 orang yang teridentifikasi.

“Yang sudah teridentifikasi pelakunya 15 orang yang mengklaim perwakilan struktur dan kader partai, masih bisa berkembang. Kamis siang, DPC PDI Perjuangan Kota Tangsel memanggil mereka untuk diminta klarifikasinya. Hasilnya nanti akan kita kembalikan pada rapat pleno DPC untuk diteruskan kepada DPD dan DPP Partai,” katanya dalam keterangan yang diterima Mcmnews.id, Kamis, (9/7/2020).

“Harus hadir jika mengaku sebagai Kader Partai, ini persoalan serius. Baik struktural atau kader biasa, begitu memiliki KTA PDI Perjuangan berarti sudah terikat aturan main organisasi yang diatur dalam AD/ART Partai termasuk peraturan-peraturan Partai,” tambahnya.

Pria yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tangsel itupun mengungkapkan, semua kader baik struktur dan non struktur terikat terhadap aturan organisasi.

Dijelaskan Drajat, dalam AD/ART dan peraturan partai no 24 Tahun 2017 tentang Pilkada disebutkan, bahwa jika tersapay kader yang tidak menjalankan keputusan DPP, itu merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin.

“Bab XII tentang sanksi Pasal 29 ayat 1 yakni Kader atau anggota partai yang tidak menjalankan keputusan DPP Partai dan tidak memperjuangkan calon yang sudah ditetapkan dan disahkan DPP Partai, atau menjadi calon dari parpol lain, atau terlibat langsung dan tidak langsung dalam tim kampanye, atau mendukung pasangan calon lain, merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin. Dan pada ayat 2 ditambahkan, Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (7) atau Pasal 20 ayat (7) diberikan sanksi peringatan keras, pembebastugasan dari jabatan partai, hingga pemecatan dari keanggotaan partai,” jelasnya.

Drajat mengingatkan, kepada aktor yang berada dibalik aksi penolakan keputusan DPP itupun untuk muncul ke permukaan.

“Kalau jantan, muncul ke permukaan. Silakan hengkang dari PDI Perjuangan kalau tidak tunduk dan patuh pada putusan DPP. Jika tidak patuh dan bersembunyi, berarti anda kader kaleng-kaleng. Pada Bab V tentang Penjaringan, Penyaringan, Penetapan dan Pengesahan bagian pertama terkait penjaringan calon,” katanya.

“Sudah jelas aturannya. Kita juga membuka ruang pada masyarakat luas, kok dibalik-balik. Saya saja daftar sebagai kader internal untuk cawalkot tangsel, direkom atau tidak direkom tetap tunduk taat patuh pada putusan DPP Partai. Jadi, kader internal yang dimaksud siapa, aneh,” tandasnya.