MCMNEWS.ID – Fraksi Partai Gerindra-PAN DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mempertanyakan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel dalam penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran wabah Virus Covid-19.

Ketua Fraksi Partai Gerindra-PAN DPRD Kota Tangsel, Ahmad Syawqi, mengatakan, pemberlakukan PSBB akan berdampak terhadap aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas masyarakat Tangsel.

“Yang paling besar menerima dampak PSBB adalah warga yang bekerja disektor informal, dimana mereka yang berpenghasilan harian. Karena dampak tersebut maka perlu dipastikan kesiapan pemkot dalam PSBB,” Kata Syawqi, dalam surat Fraksi Gerindra-PAN, yang diterima Mcmnews.id, Sabtu, (11/4/2020).

Syawqi mengatakan, Pemkot Tangsel harus memastikan kesiapan daerah dalam aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar warga, serta ketersediaan pasokan sembako dan stabilitas harga pasar.

Syawqi juga meminta Pemkot Tangsel harus memastikan sarana dan prasarana kesehatan. Dikatakan Syawqi, ketersediaan ruang isolasi sangat diperlukan bagi pasien Covid-19 guna mencegah meningkatnya jumlah pasien.

“Kemudian Tenaga Medis sebagai front line dalam menangani pasien Covid-19 perlu didukung dengan Alat Pelindung Diri (APD). Kami juga memandang perlu diberikan penghargaan kepada tenaga medis yang bertugas menangani covid-19,” katanya.

Selain itu, Anggaran dan operasionalisasi jaringan pengaman sosial. Menurutnya, anggaran yang telah disediakan dapat dialokasikan untuk Kompensasi/bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpenghasilan rendah, serta warga yang bekerja disektor informal yang tidak dapat bekerja atau pekerjaannya terganggu karena pemberlakuan PSBB, sehingga tidak memiliki penghasilan atau penghasilannya rendah.

“Oleh karena itu Pemkot Tangsel harus memberikan kompensasi/bantuan baik dalam bentuk bantuan tunai maupun non tunai kepada warga yang terdampak. Kemudian harus dipastikan juga penerima manfaat dari bantuan tersebut kepada orang yang seharusnya membutuhkan sebagaimana data Kemiskinan yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Kemensos dengan data yang sudah dimutahirkan,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Syawqi menilai, Pemkot Tangsel juga harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan selama pelaksanaan PSBB.

“Pemkot juga perlu mensosialisasikan kepada masyarakat hal-hal apa saja yang dilarang dan dibatasi serta yang diperbolehkan beroperasi selama pemberlakuan PSBB,” jelasnya.

“Besar harapan kita bersama pemberlakuan PSBB di Kota Tangsel dapat menghambat pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan dan Pemkot Tangsel dalam pemberlakuan PSBB juga harus mempersiapkan segala aspek sebagai akibat PSBB.” tandasnya.