MCMNEWS.ID — Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada jajaran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) agar komunikasi pemerintah dengan masyarakat dibangun secara lebih terbuka dan dua arah.

Pesan itu disampaikan Prabowo saat menerima Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono di kediamannya pada Minggu (4/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan bahwa keberadaan Bakom tidak semata-mata menjadi saluran untuk menyampaikan program dan kebijakan pemerintah kepada publik.

Lebih dari itu, Bakom diminta menjadi penghubung yang mampu menangkap suara masyarakat dan meneruskannya kepada pemerintah.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Presiden memberikan perhatian terhadap cara pemerintah menjelaskan berbagai program, hasil, dan manfaat kebijakan kepada masyarakat.

Prabowo meminta agar komunikasi pemerintah disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga lebih mudah dipahami oleh publik.

Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya diberi tahu mengenai apa yang telah dikerjakan pemerintah. Arah, tujuan, serta pertimbangan di balik sebuah kebijakan juga perlu dijelaskan secara terang.

Bakom Diminta Menjadi Jembatan Dua Arah

Presiden juga mengingatkan agar fungsi komunikasi pemerintah tidak berhenti pada penyampaian informasi.

Bakom justru diminta membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, termasuk ketika muncul keluhan maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Masukan tersebut selanjutnya diharapkan dapat diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden.

Dengan pola seperti itu, komunikasi pemerintah diharapkan tidak berjalan satu arah dari pemerintah kepada masyarakat, melainkan menjadi dialog yang memungkinkan suara publik benar-benar masuk ke dalam proses pemerintahan.

Arahan tersebut menjadi penting di tengah kebutuhan pemerintah untuk membangun komunikasi publik yang lebih responsif.

Komunikasi Sederhana dan Terbuka

Prabowo juga menekankan pentingnya membangun pola komunikasi yang lebih sederhana dan mudah diterima masyarakat.

Pemerintah dituntut tidak hanya mampu menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan pesan mengenai kebijakan dapat dipahami secara utuh oleh publik.

Di sisi lain, masyarakat perlu memiliki ruang untuk menyampaikan respons terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah.

Keterangan Sekretariat Kabinet menyebutkan, pertemuan tersebut diharapkan memperkuat komunikasi yang terbuka, dialogis, dan berkelanjutan antara pemerintah, media, serta masyarakat.

Dengan demikian, Bakom diharapkan menjalankan dua fungsi sekaligus: menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan membawa suara masyarakat kembali ke dalam pemerintahan.

Arahan Presiden tersebut menegaskan bahwa komunikasi publik bukan sekadar soal bagaimana pemerintah berbicara kepada rakyat, tetapi juga bagaimana pemerintah bersedia mendengar rakyat.