MCMNEWS.ID – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bergerak menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di pusat ibu kota pada Kamis (18/6/2026).

Massa gabungan terdiri dari Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Pamulang (UNPAM), Universitas Atma Jaya, dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ).

Dengan organisasi mahasiswa didalamnya yakni KBM UNPAM, KB UMJ, GLM UPNVJ, BEM KM UAJ, dan berbagai elemen lainnya tersebut turun ke jalan guna menyuarakan penegakan Pasal 33 UUD 1945 serta menuntut pengelolaan sumber daya alam yang murni berpihak pada kemakmuran rakyat.

Aksi dimulai sejak pagi hari dengan pergerakan konvoi roda dua dari wilayah Pamulang, Ciputat, Depok, hingga Jakarta Selatan, sebelum akhirnya menyatu di titik konsolidasi utama kawasan Cirendeu.

Rute aksi kali ini terbilang strategis dan menarik perhatian, karena massa tidak hanya menyasar pusat pemerintahan di Istana Negara, melainkan juga mendatangi Kedutaan Besar Singapura sebagai simbol diplomasi internasional.

Soroti Pasal 33 UUD 1945 dan Mafia Sumber Daya Alam

Langkah taktis mahasiswa ini dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran terhadap tata kelola aset strategis nasional yang dinilai kian timpang dan rentan didikte kepentingan luar.

Koordinator Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (KB UMJ), Fazri Setiawan, menegaskan bahwa pemerintah harus mengembalikan kiblat perekonomian negara sesuai dengan cetak biru konstitusi.

“Kami menuntut ketegasan pemerintah untuk melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar utama tata kelola perekonomian nasional. Bumi, air, dan kekayaan di dalamnya harus dikuasai negara untuk rakyat, bukan asing,” tegas Fazri Setiawan.

“Selain itu, kami mendorong pemerintah melakukan pemberantasan secara tegas terhadap mafia sumber daya alam dan berbagai praktik koruptif yang selama ini jelas-jelas merugikan kas negara,” tambah Fazri.

Pesan Moral di Kedubes Singapura: Jaga APBN dan Evaluasi PSN

Setelah merapatkan barisan di Cirendeu, ratusan kendaraan mahasiswa bergerak tertib menuju Kedutaan Besar Singapura.

Kehadiran mereka di sana diklaim bukan sebagai bentuk permusuhan, melainkan sebuah pesan moral kepada dunia internasional agar menghormati hak berdikari bangsa Indonesia.

Perwakilan Gerak Lingkar Mahasiswa UPN Veteran Jakarta (GLM UPNVJ), Thariq Rifqi, menjelaskan alasan filosofis di balik pemilihan rute ke lembaga diplomasi tersebut mendampingi sasaran utama di Istana Negara.

“Kami bergerak dari kampus-kampus, berkonsolidasi di Cirendeu, kemudian bersama-sama menuju Kedutaan Besar Singapura dan Istana Negara sebagai simbol bahwa perjuangan mahasiswa tidak hanya ditujukan kepada pengambil kebijakan di dalam negeri,” urai Thariq Rifqi.

“Ini membawa pesan kepada komunitas internasional bahwa Indonesia harus berdiri tegak dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan kekayaan alamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, pemerintah juga wajib menjaga kesehatan APBN serta memastikan kebijakan fiskal dan anggaran negara berorientasi penuh pada kesejahteraan rakyat,” sambung Thariq.

Senada dengan hal tersebut, Koordinator Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Pamulang (KBM UNPAM), Wanca, menyoroti pentingnya akuntabilitas proyek domestik agar kerja sama internasional tidak menjadi bumerang bagi kedaulatan negara.

“Pemerintah harus menjamin seluruh kerja sama internasional dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa, bukan sebaliknya,” cetus Wanca.

“Kami juga mendesak dilakukannya evaluasi total terhadap tata kelola Program Strategis Nasional (PSN) agar berjalan lebih efektif, transparan, serta akuntabel di lapangan,” ujarnya.

Lindungi Hak Adat dan Jaminan Pendidikan

Aksi yang berlangsung kondusif dan tertib ini ditutup dengan penyampaian maklumat di depan Istana Negara.

Mahasiswa memosisikan diri sebagai kekuatan moral yang berkewajiban mengingatkan penguasa agar tidak melenceng dari jalur konstitusi.

Koordinator Keluarga Mahasiswa Universitas Atmajaya (KM UAJ), Raditya, menutup pernyataan sikap aliansi dengan menuntut perlindungan hak-hak dasar masyarakat di tingkat tapak yang kerap terpinggirkan oleh arus industri.

“Di tengah ambisi ekonomi, negara tidak boleh abai. Kami menuntut pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas ruang hidup, tanah, dan sumber penghidupan mereka,” ucap Raditya.

“Terakhir, sebagai jaminan jangka panjang bangsa, kami meminta negara menjamin hak pendidikan yang berkualitas, layak, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” pungkas Raditya memungkasi pembicaraan.

Melalui aksi ini, Aliansi Mahasiswa Bergerak berharap dapat memantik kesadaran publik secara luas bahwa perjuangan mempertahankan kedaulatan ekonomi dan energi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh anak bangsa demi tercapainya keadilan sosial.