MCMNEWS.ID – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD. Supartman berpendapat bahwa wacana ini perlu untuk dipertimbangkan.

“Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan,” ucap Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, (13/12/24).

Supratman menjelaskan alasan mengapa wacana ini perlu dipertimbangkan. Pertama, menurutnya, istilah mengenai pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa pemilihan harus dilakukan secara demokratis.

“Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung,” tutur Supratman.

Alasan kedua, menurut Supratman, berkaitan dengan efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada. Selain itu, dia juga menyebutkan adanya faktor sosial dan potensi kerawanan yang perlu diperhatikan.

“Usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat,” kata Supratman.

Supratman berharap wacana ini dapat dipertajam menjadi kebijakan yang jelas, agar dapat memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.

“Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, Supratman tidak setuju jika pemilihan kepala daerah melalui DPRD dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Ia meminta agar publik memberikan kesempatan kepada pemerintah dan partai politik untuk mengkaji usulan pilkada yang dipilih melalui DPRD.

“Karena itu beri kesempatan kepada pemerintah dan termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian dan ini saya pikirkan masih lama. Pilkada kita maupun pemilu kita di tahun 2029. Masih panjang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan setuju dengan pendapat Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bahwa sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia masih perlu diperbaiki. 

Prabowo menilai bahwa tidak ada salahnya mengakui bahwa sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Ia menegaskan bahwa penting untuk berani mengoreksi diri terkait sistem demokrasi yang ada.

“Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?” tutur Prabowo dalam sambutannya di SICC, Sentul, Bogor, Kamis, 12 Desember 2024.

Lanjutnya, ia memberikan contoh sistem demokrasi yang diterapkan sejumlah negara tetangga. Banyak yang melakukan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien nggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” terangnya.